JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan kesiapannya untuk memeriksa kelengkapan dokumen bakal calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Pemeriksaan tersebut diperlukan agar persoalan terkait persyaratan administrasi, seperti yang kini menjadi polemik mengenai dokumen ijazah Gibran, tidak kembali terjadi di masa mendatang.
Yusril mengatakan, dirinya bersedia melakukan pemeriksaan secara menyeluruh apabila mendapat kepercayaan untuk menjalankan tugas tersebut.
Baca Juga: Usai Gibran Berhenti, MPR Akan Gelar Rapat Gabungan Hari Ini, Berikut Agendanya
"Kalau saya diberi kepercayaan, saya akan mengecek satu demi satu persyaratan-persyaratan itu supaya tidak terulang lagi kasus yang sekarang terjadi pada Wakil Presiden, Pak Gibran; supaya ke depan, tidak ada lagi masalah-masalah seperti itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/11/2026), dikutip Antara.
Pernyataan itu disampaikan setelah muncul pembahasan mengenai mekanisme pengisian posisi wakil presiden apabila pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka diproses menyusul polemik surat keterangan ijazah.
Yusril juga menjelaskan tahapan konstitusional yang harus dilalui sebelum Presiden Prabowo Subianto mengajukan calon pengganti wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Mekanisme Penggantian Wapres GibranMenurut Yusril, Presiden Prabowo memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
Baca Juga: Faldo Maldini & Hanta Yuda soal Usai Berhenti dari Wapres, Gibran Masih Dukung Prabowo?
Namun, tenggat waktu tersebut baru mulai dihitung setelah MPR menggelar rapat dan memutuskan atau menyatakan telah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Penghitungan waktu 14 hari bagi Presiden Prabowo dimulai setelah surat pemberitahuan dari MPR diterima oleh pihak eksekutif.
Dengan demikian, proses pengajuan calon pengganti tidak serta-merta dimulai sebelum adanya pemberitahuan resmi dari MPR mengenai kekosongan jabatan tersebut.
Yusril menegaskan, penentuan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo.
Presiden juga memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dengan partai-partai politik koalisi yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Jadi, presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden, itu sepenuhnya kewenangan beliau," kata Yusril.
Kekosongan Jabatan Wapres Tidak Perlu Diisi Sementara
Yusril menjelaskan, selama proses pengajuan dan pemilihan calon pengganti berlangsung, posisi wakil presiden yang kosong tidak perlu diisi sementara oleh pejabat lain.
Menurut dia, Presiden tetap dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan tanpa didampingi wakil presiden selama jabatan tersebut belum terisi kembali.
Hal itu karena wakil presiden bertugas membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan, bukan mengambil alih kewenangan presiden ketika posisi tersebut kosong.
"Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena, kalau tidak ada wakil presiden, presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil presiden itu membantu tugas-tugas presiden," ujar Yusril.
Ia menambahkan, kondisi tersebut juga tidak menghalangi Presiden Prabowo untuk menjalankan tugas pemerintahan, termasuk ketika sedang melakukan kunjungan atau berada di luar negeri.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Dian Nita Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- cawapres pengganti
- gibran
- yusril
