Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap awal mula dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga melibatkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kasus tersebut bermula dari dugaan perintah penyadapan secara lisan oleh Irjen Ahrie Sonta pada 2025 hingga 2026.
Dalam kasus ini, Polri menetapkan 4 orang tersangka. Selain Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi juga dijerat dalam kasus dugaan penyadapan tersebut. Polri juga telah menggelar sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta.
Informasi awal perihal dugaan penyadapan itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Habiburokhman tersebut digelar untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo, tokoh-tokoh bangsa, termasuk pimpinan dan anggota Komisi III DPR.
Suyudi menjelaskan, saat itu Ahrie Sonta (AS) menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon). Ia diduga memerintahkan penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa melalui prosedur resmi.
“Perkara ini berawal pada kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2026 ketika AS selaku pelaksana tugas kepala bagian monitoring atau PLT Kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum,” jelas Suyudi di depan pimpinan dan anggota Komisi III.
Dugaan penyimpangan tersebut kemudian berlanjut pada Oktober 2026. Pada bulan itu, Ahrie Sonta diduga kembali mengeluarkan perintah untuk membubarkan grup WhatsApp yang digunakan sebagai sarana penyampaian perintah penyadapan.
Selain itu, ia juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan dari sistem LIMS dan PLX.
“Selanjutnya pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX atau PLX,” ungkap Suyudi.
Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan. Pada 30 Oktober 2026, peristiwa itu dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri.
Laporan tersebut selanjutnya ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Suyudi menyebut identitas pelapor dirahasiakan.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan sikap tegas dan meminta dugaan penyadapan ilegal itu diusut. Ia menyebut penyadapan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo, ribuan tokoh bangsa, hingga pimpinan dan anggota Komisi III DPR.
“Kami menyampaikan sikap tegas, meminta diusutnya tindakan penyadapan ilegal yang dilakukan oleh kelompok Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, ribuan tokoh bangsa, hingga pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI,” kata Habiburokhman.
Ia menilai dugaan penyadapan ilegal tersebut merupakan kejahatan serius, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi. Menurutnya, tindakan tersebut juga menjadi ancaman nyata terhadap kedaulatan dan keamanan nasional.
“Tindakan ini adalah kejahatan serius, pelanggaran hak asasi manusia, pengkhianatan terhadap konstitusi, serta ancaman nyata terhadap kedaulatan dan keamanan nasional,” ujar Habiburokhman.
Habiburokhman mempertanyakan penyalahgunaan kewenangan oleh petinggi kepolisian yang seharusnya bertugas mengayomi, melindungi, dan menegakkan hukum.
“Bagaimana mungkin para petinggi institusi kepolisian yang dimandatkan oleh undang-undang untuk mengayomi, melindungi, dan menegakkan hukum, justru menyalahgunakan kewenangan dan instrumen negara untuk memata-matai kepala negara, tokoh-tokoh bangsa, dan lembaga pengawasnya sendiri? Perbuatan ini dapat diibaratkan menikam dari belakang,” sambungnya.
Sementara itu, Kapolri Suyudi menegaskan bahwa kewenangan aparat penegak hukum harus digunakan sesuai ketentuan hukum dan tidak boleh melampaui batas.
“Kita memahami bahwa kewenangan adalah alat untuk menegakkan hukum, bukan alat untuk melampaui hukum. Sebab ketika kewenangan kehilangan batasnya, kepercayaan dapat berubah menjadi kecurigaan. Dan kehadiran negara yang seharusnya memberikan perlindungan, justru dapat menimbulkan kekhawatiran,” jelasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya keberanian institusi kepolisian untuk mengusut setiap dugaan pelanggaran, termasuk yang melibatkan internal kepolisian.
“Di sinilah kehormatan sebuah institusi diuji, bukan semata ketika berhasil mengungkap kejahatan, tetapi ketika memiliki keberanian untuk menatap ke dalam, menguji setiap dugaan dengan kejujuran, dan menegakkan hukum tanpa memandang siapa yang dihadapi,” pungkas Suyudi.
Sebut Ahrie Sonta Perintahkan Pembubaran Grup WA hingga Hapus Data PenyadapanKapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan perintah pembubaran grup WhatsApp dan penghapusan data hasil penyadapan dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Perintah tersebut diduga dilakukan oleh Irjen Ahrie Sonta pada Oktober 2026. Suyudi menjelaskan, grup WhatsApp tersebut sebelumnya digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan perintah penyadapan.
“Selanjutnya pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX atau PLX,” kata Kapolri dalam raker dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).
Dugaan perintah pembubaran grup WhatsApp dan penghapusan data tersebut kemudian memunculkan kecurigaan dari pihak pelapor. Hal itu menjadi salah satu alasan munculnya laporan terkait dugaan tindak pidana tersebut ke Bareskrim Polri.
Suyudi mengatakan, laporan itu disampaikan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Setelah diterima, perkara tersebut kemudian ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Identitas pelapor dalam perkara tersebut, kata Suyudi, dirahasiakan.
“Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan,” jelasnya.
Suyudi mengungkapkan, dugaan peristiwa yang dilaporkan tersebut terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Laporan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, hingga penghapusan data elektronik.
“Adapun peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik,” pungkas dia.
Kapolri Ungkap 5 Tahap Modus Penyadapan Listyo Sigit DkkSuyudi menjelaskan, perkara tersebut diduga bermula pada periode 2025 hingga 2026. Saat itu, Ahrie Sonta yang menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) diduga menerima dan meneruskan perintah penyadapan secara lisan tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik.
"Adapun peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik," kata Suyudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).
Tahap pertama adalah perintah penyadapan. Dugaan perintah tersebut berasal dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui Slamet Uliandi, kemudian diteruskan kepada Eko Hadi dan Ahrie Sonta. Perintah selanjutnya disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
Tahap kedua adalah provisioning atau memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem. Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor-nomor tersebut ke sistem LIMS tanpa melalui verifikasi dan filterisasi untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara pro justitia.
Tahap ketiga adalah pelaksanaan penyadapan. Melalui sistem PLX, petugas diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan. Rekaman tersebut kemudian dituangkan ke dalam bentuk transkripsi.
Tahap keempat adalah pelaporan hasil penyadapan. Hasilnya dilaporkan secara berjenjang kepada Kabagmon Slamet Uliandi hingga Jenderal Listyo Sigit.
Tahap kelima adalah penghapusan data. Pada Oktober 2026, Ahrie Sonta diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS dan PLX. Perintah tersebut kemudian dilaksanakan oleh tim TSU.
Menurut Suyudi, dugaan penghapusan data itu juga berkaitan dengan pembubaran grup WhatsApp yang sebelumnya digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan.
Peristiwa tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor hingga akhirnya dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada Jumat (30/10).
"Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan," jelas Suyudi.
Dalam pemaparan tersebut, Suyudi juga menjelaskan adanya dua jalur provisioning, yakni jalur resmi dan jalur internal atau jalur atensi.
Jalur resmi dijalankan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009. Prosesnya harus diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume, analisis, dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, permohonan diverifikasi dan disetujui secara berjenjang sebelum dilaksanakan tim TSU.
Sementara itu, jalur internal atau jalur atensi diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan. Target penyadapan disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah menerima perintah dari Jenderal Sigit.
"Kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksanaan teknis yang sama, sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi," ujar dia.
Suyudi menjelaskan, berdasarkan Perkap Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik, dilengkapi persyaratan, serta memperoleh persetujuan sesuai prosedur. Hasil penyadapan hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyidikan yang sah. Sementara itu, pemusnahan data hasil penyadapan juga harus mengikuti ketentuan dan dilengkapi acara.
"Dalam perkara ini ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik. Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan," ujar Suyudi.
KronologiKapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto memaparkan kronologi dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).
Dalam paparannya, Suyudi mengungkap dugaan penyadapan tersebut berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Aktivitas itu diduga dilakukan melalui perintah lisan maupun grup WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik.
Kasus ini kemudian mencuat setelah adanya dugaan perintah pembubaran grup WhatsApp dan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026. Peristiwa tersebut selanjutnya dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.
Berikut kronologi kasus dugaan penyadapan ilegal berdasarkan paparan Suyudi:
5 Desember 2024Irjen Pol Eko Hadi Santoso saat itu menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Polri periode 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025.
Dalam periode tersebut, Eko diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Irjen Pol Slamet Uliandi. Perintah itu disebut berasal dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Eko kemudian diduga memberikan persetujuan penyadapan melalui WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik.
7 Oktober 2025Setelah masa jabatan Eko berakhir, posisi Plt Kabagmon dijabat oleh Irjen Pol Ahrie Sonta mulai 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
Ahrie diduga menerima perintah penyadapan dari Jenderal Listyo Sigit. Perintah tersebut kemudian diteruskan kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa disertai permohonan ke penyidik.
Suyudi menjelaskan, dalam perkara ini, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal Listyo Sigit melalui Irjen Slamet, kemudian diteruskan kepada Irjen Eko dan Irjen Ahrie.
"Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi," kata Suyudi.
Dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan dugaan adanya dua jalur provisioning atau proses memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem penyadapan.
Jalur pertama merupakan jalur resmi yang dilakukan berdasarkan Perkap Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009. Prosesnya harus diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume, analis, dan chat.
Sementara itu, jalur kedua merupakan jalur internal atau jalur atensi. Jalur ini diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.
Target penyadapan disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah mendapat perintah dari Jenderal Listyo Sigit. Selanjutnya, proses dilanjutkan dengan analis, persetujuan internal, dan pelaksanaan provisioning oleh tim Technical Supporting Unit (TSU).
Kedua jalur tersebut menggunakan sarana teknis yang sama. Dengan demikian, aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilakukan melalui jalur resmi.
Sepanjang 2025 Hingga Oktober 2026Dalam kurun waktu tersebut, dugaan aktivitas penyadapan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pemberian perintah, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil penyadapan, hingga penghapusan data.
Pada tahap provisioning, tim TSU diduga memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem LIMS tanpa melalui verifikasi dan filterisasi terkait keterkaitannya dengan perkara pro justitia.
Selanjutnya, penyadapan dilakukan melalui sistem PLX. Petugas diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan untuk kemudian dituangkan ke dalam bentuk transkripsi.
Hasil penyadapan tersebut kemudian dilaporkan secara berjenjang kepada Kabagmon Slamet Uliandi hingga Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, mulai dari Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.
Suyudi menegaskan, daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana.
"Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana," kata Suyudi.
Awal Oktober 2026Pada Oktober 2026, dugaan penyimpangan dalam aktivitas penyadapan tersebut mulai terungkap setelah Irjen Ahrie Sonta diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan.
"Pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX," kata Suyudi.
Ahrie juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS dan PLX. Penghapusan tersebut disebut dilakukan oleh tim Technical Supporting Unit (TSU).
"Data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU," ungkap Suyudi.
Suyudi mengatakan, perintah pembubaran grup dan penghapusan data itu menimbulkan kecurigaan hingga akhirnya menjadi dasar pelaporan perkara.
"Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri," kata Suyudi.
30 Oktober 2026Peristiwa dugaan penyadapan ilegal tersebut kemudian dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.
Laporan itu selanjutnya ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan.
Adapun dugaan tindak pidana yang dilaporkan meliputi penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan.
31 Oktober 2026Dilakukan interview terhadap 6 saksi dan 4 ahli serta gelar perkara untuk meningkatkan penanganan ke tahap penyidikan.
1 November 2026Perkara ditingkatkan pada tahap penyidikan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan enam saksi, penyitaan barang bukti, serta gelar perkara penetapan tersangka Ahrie Sonta dan Eko Hadi yang dilanjutkan dengan penangkapan Ahrie Sonta.
2 November 2026Dilakukan penahanan AS dan pemeriksaan terhadap EH.
3 November 2026Dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka Eko Hadi, dilanjutkan dengan gelar perkara penetapan tersangka Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
4 November 2026Dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Listyo Sigit serta pemeriksaan terhadap empat saksi dari pihak provider dan vendor.
5 November 2026Dilakukan gelar perkara bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Rumah Listyo Sigit juga digeledah di hari yang sama. Pada hari tersebut Irjen Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka.
Keempat tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian aktivitas penyadapan.
Listyo diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon Ahrie Sonta. Ia juga diduga menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan.
Sementara itu, Slamet Uliandi diduga berperan sebagai dewan penasihat monitoring center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan. Slamet juga diduga meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon kepada LSP, baik berupa laporan harian maupun laporan analisis.
Adapun Eko diduga menerima perintah penyadapan dari Slamet yang disebut berasal dari Listyo, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
Sedangkan Ahrie diduga meneruskan perintah penyadapan kepada operator tanpa permohonan penyidik, melaporkan hasil penyadapan kepada LSP, serta memerintahkan TK melakukan surveillance. AS juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan dan pembubaran grup WhatsApp.
6 November 2026Dilakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta pemeriksaan terhadap enam saksi personel bagian monitoring.
7 November 2026Tersangka Ahrie Sonta dan Eko Hadi diperiksa.
8 November 2026Dilakukan analis dan evaluasi perkara.
9 November 2026Dilakukan pemeriksaan terhadap saksi BM dan F, serta 3 saksi lainnya.
10 November 2026Dilakukan pemeriksaan terhadap dua saksi dan tersangka Listyo Sigit.
Di hari yang sama, Irjen Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Selasa (10/11). Ahrie dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Dalam putusan sidang, Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Ketentuan yang dilanggar meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf e, Pasal 8 huruf c, serta Pasal 11 huruf a dan huruf b terkait etika kelembagaan.
Atas pelanggaran tersebut, majelis menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku Ahrie merupakan perbuatan tercela. Selain itu, Ahrie dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
Meski demikian, Ahrie menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.
11 November 2026Irjen Slamet Uliandi diperiksa sebagai tersangka, dan dilakukan penahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pusdokkes Polri.
Sementara itu, berdasarkan paparan Suyudi, masa penahanan Listyo tercantum hingga 23 November 2026, Eko hingga 22 November 2026, dan Ahrie hingga 21 November 2026.
"Masa penahanan yang dicantumkan masing-masing adalah LSP sampai dengan 23 November 2026, EH sampai dengan 22 November 2026, dan AS sampai dengan 21 November 2026," ujar Suyudi.
"Sementara itu, pada 5 November 2026, SU ditetapkan sebagai tersangka dan pada 11 November 2026 telah dilakukan penahanan rumah," tambahnya.
Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 28 saksi dan 6 ahli. Sebanyak 28 saksi tersebut terdiri dari 24 personel internal Polri, tiga saksi dari provider telekomunikasi, yakni Indosat, XL Smart, dan Telkomsel, serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan.
Adapun enam ahli yang diperiksa terdiri dari dua ahli ITE dan empat ahli pidana.
Penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti, antara lain 15 unit telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU, PC, laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.
Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan sejumlah pasal, yakni Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Polri Selidiki Dugaan Pidana MakarSelain perkara penyadapan ilegal, Suyudi mengungkapkan Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, secara bersama-sama, dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan makar.
"Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau secara bersama-sama dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar," kata Suyudi.
Menurutnya, penyelidikan dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana makar yang memerlukan pembuktian secara terpisah.
"Atas dasar tersebut, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan dan atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah," ujarnya.
Temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar.
Untuk mendalami dugaan tersebut, penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan perkara.
Muncul 'TK' di Kasus Penyadapan PresidenKapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap inisial TK dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI. TK disebut menerima perintah dari tersangka AS untuk melakukan surveillance atau pengawasan.
Hal itu disampaikan Suyudi saat memaparkan perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).
Dalam pemaparan tersebut, Suyudi menjelaskan peran empat petinggi polisi yang sudah jadi tersangka, mulai dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Slamet Uliandi (SU), Irjen Eko Hadi (EH), dan Irjen Ahrie Sonta (AS).
AS yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon), pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah penyadapan dari LSP. Perintah tersebut kemudian diteruskan kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan dari penyidik.
Selain itu, AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance.
“AS yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” kata Suyudi.
Namun, dalam pemaparan tersebut, Suyudi belum menjelaskan identitas lengkap TK, jabatan, maupun secara spesifik objek dan tujuan surveillance yang diperintahkan AS.
Sampai saat ini, TK juga belum jadi tersangka.
Selain dugaan memerintahkan surveillance, AS juga disebut memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara dan log serta pembubaran grup WhatsApp yang digunakan dalam aktivitas tersebut.
"AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta bubaran grup WhatsApp," jelas Suyudi.
Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 28 saksi dan 6 ahli. Barang bukti yang disita meliputi 15 telepon genggam, 7 flashdisk, 2 iPad, 4 CPU, PC, laptop, 1 modem, serta dokumen dan log data penyadapan.
"Dari 28 saksi, terdiri atas 24 personel internal Polri, 3 saksi dari provider telekomunikasi yaitu Indosat, XL Smart, dan Telkomsel, serta 1 saksi dari vendor sistem penyadapan. Sementara itu, 6 ahli terdiri dari 2 ahli ITE dan 4 ahli pidana," ujar Suyudi.
Suyudi menegaskan, seluruh uraian peran para pihak tersebut masih merupakan dugaan yang harus dibuktikan melalui proses hukum dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
"Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana," tegasnya.
TK Berpangkat BrigjenKadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan sosok berinisial TK yang disebut Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam pengembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol).
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujar Johnny di Jakarta, Kamis (12/11).
Johnny menegaskan, proses pemeriksaan internal dan penyidikan pidana terus berjalan untuk memastikan seluruh fakta dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat terungkap secara menyeluruh.
“Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” tutup Johnny.
