Jakarta, tvOnenews.com - Bareskrim Polri membongkar jaringan Tindak Pidana Pencarian Orang (TPPO) berupa modus menjadi tentara bayaran di Rusia.
Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan terdapat tiga orang yang dicegah pihaknya saat menjadi korban TPPO itu.
Kendati demikian, pihaknya mengaku terdapat sejumlah korban TPPO yang telah diterbangkan ke Rusia dengan modus menjadi tentara bayaran.
“Dari tujuh orang WNI yang direkrut, empat orang telah diberangkatkan ke Rusia pada tanggal 9 dan 20 September 2026, yaitu AM, HW, AD, dan MI. Sementara tiga orang lainnya, yaitu HA, AF, dan AY berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di Indonesia,” kata Yolanda, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yolanda menjelaskan jaringan TPPO itu terbongkar usai adanya laporan polisi nomor LP/A/6/IX/2026/ SPKT.DITTIPID PPA-PPO BARESKRIM POLRI tanggal 25 September 2026.
Dasar laporan itu, kepolisian turut melakukan penelusuran hingga didapatinya promosi lowongan berupa tentara bayaran di Rusia melalui platform media sosial.
“Tawaran tersebut menjanjikan bonus bergabung sebesar 35.000 USD atau sekitar Rp620 juta, gaji sebesar 3.000 USD per bulan, serta biaya keberangkatan gratis sampai ke Rusia. Para calon korban hanya diminta menyerahkan foto paspor dan KTP. Tidak terdapat pelatihan, pemeriksaan kesehatan, maupun kontrak kerja yang jelas di Indonesia. Bahkan, visa yang digunakan adalah visa turis atau holiday, bukan visa kerja,” ungkapnya.
Dalam pengungkapannya, kepolisian menangkap dua terduga pelaku TPPO dengan inisial IG dan AS.
Keduanya diketahui terhubung langsung dengan agen penyaluran di Rusia hingga keuntungan finansial jika berhasil merekrut WNI untuk menjadi tentara bayaran itu.
“Para korban juga ditampung sementara di hotel transit dekat bandara. Mereka diduga diminta menandatangani surat pernyataan yang direkayasa untuk mengelabui petugas imigrasi,” tuturnya.
Akibat tindakan ini, kedua tersangka telah dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. (raa/nsi)
