Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meraih penghargaan kategori Anugerah Khusus Penggerak Kesejahteraan & Ekonomi Daerah dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2026. Penghargaan yang digelar oleh iNews Media Group tersebut diserahkan di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis malam (12/11/2026).
Penghargaan itu diterima langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Usai menerima piala penghargaan, Tito memaparkan strategi dan peran krusial pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Tito menekankan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) semata tidak cukup menjamin Indonesia menjadi negara maju tanpa diimbangi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
"Saya melihat bahwa yang lebih penting lagi adalah human capital, SDM, dan saya selalu menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan kepala daerah, jangan terlalu bangga dengan kekayaan alam yang anda punya. Kalau human capital tidak maju, SDM-nya tidak unggul, terdidik, terlatih menjadi tenaga yang terampil, Anda akan jadi penonton di kampung sendiri," ujar Tito.
Baca Juga:Polri Tangkap Buronan Tersangka Pembunuhan di Surabaya yang Kabur ke MalaysiaBaca juga: Dorong Birokrasi Modern dan Stabilitas Daerah, Kemendagri Raih Indonesia Kita Awards 2026
Tito menginstruksikan seluruh kepala daerah agar memfokuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pelatihan vokasi. Tito memastikan Kemendagri mengawasi ketat realisasi alokasi anggaran wajib (mandatory spending), yakni 20 untuk pendidikan dan 10 untuk kesehatan.Menurut Tito, perpaduan antara SDM unggul dan SDA yang melimpah akan membawa Indonesia melompat menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat atau kelima dunia pada 2045.
“Itu yang membuat banyak lembaga-lembaga internasional memperkirakan dan memprediksi Indonesia akan menjadi negara nomor 4 atau nomor 5 terkuat ekonomi di dunia di tahun 2045 yang kita kenal dengan Indonesia Emas. Insyaallah akan terjadi itu,” lanjutnya.
Lihat video: Kemendagri Minta Pemda Inovasi untuk Kualitas Pelayanan Publik Lebih BaikTito membeberkan empat pilar utama yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi di daerah dan terus ia tekankan dalam rapat koordinasi bulanan bersama seluruh kepala daerah dan jajaran kementerian terkait.
Baca Juga:Momen Haru 449 Prajurit TNI Kembali ke Blora usai Setahun Bertugas di PapuaPertama adalah menggenjot konsumsi rumah tangga serta daya beli dari masyarakat. Kedua adalah investasi baik lokal maupun luar negeri dan ketiga adalah belanja pemerintah pusat dan daerah.
“Makanya kami pelototin setiap tiga bulan sekali kami sangat rajin dengan Dirjen Keuangan Daerah melihat daerah-daerah mana yang tinggi mana rendah, kita umumkan. Supaya yang rendah-rendah merasa terpancing untuk membelanjakan uang beredar di masyarakat,” tegas Tito.Adapun faktor keempat adalah selisih bersih antara ekspor dan impor (net export). Tito mendorong setiap daerah untuk menggenjot program hilirisasi guna menciptakan komoditas bernilai jual tinggi di pasar global.
Berkat sinergi dan pengawasan yang dipimpin langsung oleh Presiden bersama kementerian terkait serta pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III tercatat menembus angka 5,47 persen. Tito menilai capaian ini tergolong luar biasa di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Baca Juga:Momen PrabowoKunjungi Museum Nasional Bersama Anak-Anak Sekolah"Alhamdulillah dengan semua orkestrasi ini kita bisa mencapai triwulan ketiga 5,47. Di tengah situasi global geopolitik yang sangat dinamis saat ini yang sulit, ada perang dan lain-lain, angka di atas 5 itu sudah luar biasa. Angka 5,47 extraordinary," ungkapnya.
Selain pertumbuhan ekonomi, Tito juga menyoroti mandat khusus dari Presiden terkait pengendalian inflasi daerah. Selama lebih dari empat tahun terakhir, Kemendagri secara konsisten menggelar rapat evaluasi mingguan setiap hari Senin untuk memantau pergerakan harga di seluruh wilayah.
Pemantauan ini mencakup tiga komponen utama yakni, komponen bergejolak (volatile food) seperti makanan dan minuman, harga yang diatur pemerintah (administered price), serta inflasi inti (core inflation). Guna memacu kinerja pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah menerapkan skema penghargaan dan sanksi (reward and punishment).
"Kita siapkan anggaran dari Kementerian Keuangan tahun lalu dan ini masih akan masuk batch yang ketiga yaitu sebanyak Rp1 triliun. Dan tahun depan juga akan ada insentif fiskal daerah untuk semua kategori ini juga ada Rp1 triliun," ucapnya.
#nasional
