Founder and Principal PT Life Cycle Indonesia (LCI) sekaligus Ketua Umum Indonesian Association of Life Cycle Assessment and Sustainability Professionals (ProLCAS), Jessica Hanafi, menilai Indonesia perlu menyiapkan sistem pengelolaan baterai sejak dini.
Jessica menjelaskan Indonesia belum memiliki regulasi khusus untuk pengelolaan limbah baterai kendaraan listrik. Saat ini, penanganannya masih mengacu pada ketentuan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Menurutnya ekosistem kendaraan listrik Indonesia tidak boleh mengulangi celah pengelolaan yang sama. Saat ini, Indonesia memang belum memiliki regulasi pengelolaan limbah yang spesifik dirancang khusus untuk baterai kendaraan listrik.
"Sehingga penanganannya masih diklasifikasikan ke dalam kerangka regulasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang ketat. Mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan oleh pihak berizin. Kendati demikian, pemerintah melalui Bappenas telah menyusun rencana aksi ekonomi sirkular kendaraan listrik yang turut mencakup pengelolaan limbah baterai,” ujar Jessica melalui keterangan resminya.
Baca Juga :
Biar Baterai Aman, Begini Aturan Isi Daya Baterai Mobil ListrikBerikut lima skema yang dapat diterapkan:
- Reuse: Baterai dengan kondisi kesehatan sangat baik dapat digunakan kembali pada kendaraan listrik tanpa perombakan besar.
- Repurpose: Baterai dengan kapasitas sekitar 70-80% dapat dialihfungsikan menjadi sistem penyimpanan energi atau Energy Storage System (ESS), misalnya untuk mendukung pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
- Repair dan refurbish: Baterai yang mengalami kerusakan sebagian dapat diperbaiki atau direkondisi sebelum digunakan kembali.
- Remanufaktur: Baterai dengan SoH di bawah 80% dapat dibongkar untuk memisahkan modul dan sel yang masih layak. Modul dengan SoH di atas 85% dapat diremanufaktur, sedangkan sel yang masih sehat bisa dirakit menjadi modul baru.
- Recycling: Sel yang sudah tidak layak serta baterai dengan kapasitas di bawah 40% masuk tahap daur ulang untuk memulihkan material dan mineral berharga di dalamnya.
Baca Juga :
Performa dan Keamanan Baterai Mobil Listrik Lepas E4 EVNamun, rantai industri hilir masih membutuhkan pengembangan. Indonesia dinilai belum memiliki cukup perusahaan spesialis alih fungsi baterai dalam skala besar maupun fasilitas daur ulang khusus baterai kendaraan listrik dengan teknologi tinggi.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Jessica merekomendasikan peta jalan pengelolaan baterai dalam tiga fase.
- Jangka pendek (2026-2029): Pemerintah perlu menerapkan regulasi Extended Producer Responsibility (EPR) khusus kendaraan listrik yang mewajibkan produsen menarik kembali baterai bekas melalui jaringan bengkel resmi. Tahap ini juga mencakup standardisasi pengujian SoH dan Paspor Digital Baterai.
- Jangka menengah: Menyusun standar pemanfaatan baterai untuk penggunaan kedua (second-life), mengembangkan model bisnis Battery-as-a-Service (BaaS), serta membangun fasilitas daur ulang berbasis hidrometalurgi.
- Jangka panjang: Memberikan insentif fiskal bagi industri daur ulang dan menerapkan konsep Design for Recycling agar baterai lebih mudah dibongkar sejak proses produksi.
"Kajian komprehensif berbasis Life Cycle Assessment ini membuka mata kita semua bahwa baterai EV yang menurun kapasitasnya bukanlah sampah, melainkan sumber daya yang punya kehidupan kedua dan ketiga. Oleh karena itu, KOLEKSI mendorong penuh percepatan regulasi EPR, standardisasi uji SoH yang transparan—yang juga akan melindungi nilai jual kembali mobil listrik bekas—serta kolaborasi erat antara pemerintah, ATPM, dan industri daur ulang untuk mewujudkan ekonomi sirkular EV di Indonesia," tegas Arwani.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
- URL Berhasil di Salin Baterai Mobil Listrik Bekas Tak Harus Jadi Limbah, Bisa Dipakai hingga Kapasitas 40% Klik untuk baca: https://www.medcom.id/otomotif/mobil/nbw5xEBK-baterai-mobil-listrik-bekas-tak-harus-jadi-limbah-bisa-dipakai-hingga-kapasitas-40
(UDA)





