Pemimpin Redaksi iNews TV, Aiman Witjaksono, dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi dalam persidangan perkara yang menjerat Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa.
Dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026), Aiman menyampaikan keberatannya terkait penggunaan produk jurnalistik sebagai barang bukti dalam perkara tersebut.
Produk jurnalistik yang dimaksud adalah tayangan program televisi "Rakyat Bersuara" yang menghadirkan Dokter Tifa bersama sejumlah narasumber lainnya untuk membahas polemik ijazah Jokowi pada 29 April 2025..
"Saya sudah 25 tahun menjadi wartawan dan baru hari ini saya menjadi saksi atas kasus yang menurut saya (produk jurnalistik) tidak layak untuk dijadikan barang bukti karena produk jurnalistik adalah produk yang seharusnya dilakukan mekanisme Dewan Pers," ujar Aiman di hadapan majelis hakim, dikutip Jumat (13/11).
Ia kemudian menerangkan bahwa program "Rakyat Bersuara" diproduksi dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur dunia pers dan penyiaran.
Dua aturan yang menjadi acuannya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Baca Juga: Ditanya Ciri Khusus Ijazah Analog Jokowi oleh Refly Harun, Ajudan Syarif Mengaku Paling Ingat Bagian Mapnya
Menurut Aiman, apabila muncul persoalan yang berkaitan dengan produk jurnalistik, penyelesaiannya seharusnya mengikuti mekanisme yang berlaku di Dewan Pers.
Ia juga menjelaskan bahwa pemilihan narasumber dalam program "Rakyat Bersuara" disesuaikan dengan tema yang sedang dibahas. Setiap narasumber diberikan kesempatan menyampaikan pandangan, selama pendapat yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.
Aiman mengatakan, apabila terdapat informasi yang diragukan kebenarannya, pembawa acara akan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menyampaikan klarifikasi atau meluruskan informasi tersebut.
"Ketika data itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka host itu akan menyerahkan kepada pihak yang berseberangan untuk meluruskan. Di situlah konsep cover both sides," kata Aiman.
Ia menambahkan, prinsip cover both sides merupakan bagian dari upaya menjaga keberimbangan pemberitaan. Dengan begitu, penonton bisa memperoleh informasi berdasarkan sudut pandang berbeda.
Aiman juga menegaskan bahwa tugas pers bukan menentukan benar atau salahnya seluruh pernyataan yang disampaikan narasumber dalam sebuah diskusi.
"Kami tidak menyimpulkan (persoalan dan polemik ijazah palsu Jokowi) dan pers tidak berkewajiban untuk menyimpulkan," ucapnya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa pelaksanaan program penyiaran juga terikat pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), selain Kode Etik Jurnalistik.
Dalam persidangan tersebut, Aiman turut mengonfirmasi keaslian tayangan "Rakyat Bersuara" berjudul "Tiga Terlapor Kasus Ijazah Jokowi Bersaksi" yang ditayangkan iNews pada 29 April 2025.
Ia memastikan program tersebut memang merupakan tayangan resmi iNews dan telah dipublikasikan melalui kanal YouTube resmi stasiun televisi tersebut sehingga dapat ditonton oleh masyarakat.
Sementara itu, ketika ditanya mengenai materi yang dibawa Dokter Tifa untuk membahas polemik ijazah Jokowi dalam acara tersebut, Aiman mengaku tidak mengingat detailnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa materi yang disampaikan dalam diskusi berasal dari masing-masing narasumber.
Baca Juga: Jokowi Punya Ponsel Pribadi tapi Tak Bisa WhatsApp, Ajudan Bongkar Cara Sang Mantan Presiden Berkomunikasi
Aiman juga menyatakan tidak pernah melihat Dokter Tifa membawa ijazah fisik Jokowi ke studio iNews saat menjadi tamu dalam program "Rakyat Bersuara".
"Enggak pernah (membawa ijazah fisik Jokowi ke studio). Kalau copy (dokumen digital) yang dari (foto unggahan) Dian Sandi itu beberapa kali pernah dibawa," kata Aiman.
