JAKARTA, DISWAY.ID - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia harus menjadi pelajaran penting untuk melakukan koreksi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia menyebut, persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut pergantian pejabat negara, tetapi juga menyentuh persoalan fundamental mengenai legitimasi kekuasaan, supremasi konstitusi, hingga tanggung jawab moral seorang pemimpin terhadap rakyat.
"Pengunduran ini harus disertai evaluasi menyeluruh bahwa praktik demokrasi prosedural dengan dukungan hukum kekuasaan yang mengabaikan etika dan moral berujung pada kerapuhan," kata Hasto dalam keterangannya, Jumat, 13 November 2026.
BACA JUGA:Dasco Buka Suara soal Pengunduran Diri Gibran dari Kursi Wapres
Dalam perspektif ideologi Pancasila dan ajaran Bung Karno, PDIP menegaskan bahwa kekuasaan seharusnya lahir dari proses memahami persoalan rakyat, bangsa, dan negara, serta perjuangan mengorganisasi rakyat.
Kekuasaan, menurut partai berlambang banteng moncong putih itu, merupakan amanat penderitaan rakyat yang harus dijalankan dengan kejujuran, integritas, dan pengabdian kepada kepentingan bangsa.
"Republik Indonesia didirikan di atas prinsip kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan penguasa, bukan pula kekuasaan yang diwariskan atas dasar budaya feodal," ujar dia.
Hasto juga menyoroti pentingnya supremasi hukum dalam menyikapi persoalan tersebut.
Dia menegaskan Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap proses ketatanegaraan harus berjalan sesuai konstitusi.
BACA JUGA:Gibran Akui Sempat Galau Terima Pinangan Prabowo, Ungkap Konsekuensi Politik hingga Harus Kecewakan PDIP
Dalam konteks ini, PDIP meminta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persyaratan usia minimum dan pendidikan wakil presiden ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap independensi kekuasaan kehakiman dan kepastian hukum.
Meski begitu, Hasto mengingatkan pengunduran diri Gibran tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab konstitusional atau pun alasan untuk mengabaikan evaluasi terhadap proses kelembagaan yang telah berlangsung.
PDIP juga menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab konstitusional ataupun alasan untuk mengabaikan evaluasi terhadap proses kelembagaan yang telah terjadi.
BACA JUGA:Yusril: Cawapres Pengganti Gibran Harus dari Partai Koalisi Prabowo
Selain itu, PDIP menghormati hak konstitusional setiap warga negara untuk menempuh upaya hukum.
- 1
- 2
- »
