Nusa Dua, Bali: Pemerintah saat ini masih mengevaluasi program mandatori biodiesel 50 persen (B50) untuk 2027 guna memastikan kebijakan tersebut tidak mengganggu keberlanjutan industri.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi, mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat terkait mandatori biodiesel 2027 pekan depan.
Pertemuan tersebut secara khusus akan membahas evaluasi menyeluruh serta pematangan proyeksi kebijakan energi hijau untuk 2027.
"Implementasi tahun depan juga harus mengkaji kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta mitigasi aspek finansial," ujar dia saat menjadi pembicara dalam 22nd Indonesian Sustainable Palm Oil 2026 and 2027 Price Outlook (IPOC) di Nusa Dua, Bali, dilansir Antara, Jumat, 13 November 2026.
Dia menyebutkan, ada kekhawatiran B50 akan mengurangi feedstock dalam industri. Namun pihaknya sudah memastikan pasokan bahan baku cukup memenuhi kebutuhan program mandatori hingga tahun depan sehingga, pelaku industri masih bisa melakukan ekspor secara normal.
Pihaknya masih terus mengevaluasi semua risiko yang ada dan ingin lebih teliti dalam menentukan kandungan biodiesel tahun depan. Menurut Eniya, hingga November 2026, realisasi penyaluran biodiesel domestik telah mencapai 13,84 juta kiloliter atau sekitar 83 persen dari total alokasi 16,75 juta kiloliter.
Dia menegaskan, setiap peningkatan mandatori biodiesel, mulai dari B35, B40, hingga B50, selalu didasarkan pada kajian komprehensif yang matang.
"Pengalaman dari transisi kebijakan sebelumnya menjadi acuan penting agar kebijakan energi tidak mengganggu pasokan pangan maupun kestabilan ekspor," kata dia.
Ilustrasi. Foto: Gapki.
Baca Juga :
B50 Jadi Upaya Indonesia Menuju Kemandirian EnergiMenurut Eniya, B50 disiapkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Penggunaan FAME dapat membantu meringankan beban subsidi pemerintah ketika harga energi global berfluktuasi.
Pemerintah juga mencermati ketersediaan bahan baku dan upaya meningkatkan produktivitas kebun melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Ia menambahkan penerapan B50 dirancang sebagai respons strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan ketergantungan impor bahan bakar fosil.
Bahkan, dalam dinamika fluktuasi harga energi global, keberadaan FAME terbukti menjadi penyangga yang membantu meringankan beban subsidi pemerintah terhadap minyak bumi. Namun demikian, tambah dia, pemerintah tetap mencermati tantangan peningkatan produktivitas hulu melalui program PSR dan ketersediaan feedstock ke depan.
Dia juga menegaskan saat ini, insentif yang diberikan khusus untuk penggunaan public service obligation (PSO), sementara permintaan biodiesel di sektor non-PSO pun meningkat.
Di sisi lain Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat memaparkan, hasil simulasi kuantitatif untuk periode 2027-2030 menunjukkan penerapan bauran B50 yang dipatok secara kaku (fixed mandate) mampu menekan impor solar hingga 46,82 juta kiloliter.
Namun, lanjut dia, kebijakan tersebut memicu dua trade-off utama yakni, penyusutan volume ekspor CPO karena pasokan tersedot ke pasar domestik, serta membengkaknya beban insentif selisih harga biodiesel (PSO).
"Jika dipatok kaku tanpa mekanisme penyesuaian, simulasi menunjukkan volume ekspor sawit berpotensi tertahan di kisaran 26,16 juta ton pada 2030, sementara dana pungutan ekspor BPDP tidak lagi mencukupi untuk menutup beban insentif yang berisiko memicu defisit pendanaan," kata dia.
Dia mengusulkan, opsi kebijakan adaptif yang dilengkapi batas pengaman fiskal dan pasokan agar tingkat bauran dapat disesuaikan secara dinamis mengikuti fluktuasi harga pasar sehingga penyaluran biodiesel bisa lebih optimal dan tidak membebani negara.
