Said Abdullah Ketua DPP PDI Perjuangan mengungkapkan kriteria sosok ideal untuk mengisi jabatan Wakil Presiden RI setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri.
Menurutnya, Prabowo Subianto Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Said menjelaskan, berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.
Dengan mekanisme tersebut, Said menilai proses pengisian jabatan wakil presiden merupakan bagian dari kebutuhan pemerintahan, bukan semata-mata dinamika politik pemilu.
“Presidenlah yang memegang mandat untuk menentukan calon wakil presiden. Artinya, presiden pula yang paling memahami kebutuhan sosok wakil presiden yang diinginkan untuk membantu menjalankan pemerintahan,” ujar Said dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Menurut Said, presiden memiliki keleluasaan untuk mengajukan calon dari berbagai latar belakang. Mulai dari tokoh internal koalisi pemerintahan, figur di luar koalisi, hingga kalangan profesional, teknokrat, ulama, maupun budayawan.
Masing-masing pilihan, kata dia, memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika memilih kader internal Gerindra, misalnya, presiden dinilai dapat meminimalkan risiko politik, termasuk kemungkinan terjadinya perbedaan arah dan kepentingan dalam pemerintahan.
Selain kader Gerindra, presiden juga dapat mempertimbangkan figur yang berada di lingkaran pemerintahannya, tetapi berasal dari partai politik lain dalam koalisi.
“Jika presiden memilih dari internal koalisi, apalagi dari kader Gerindra sendiri, pastinya presiden tidak akan khawatir terkait risiko-risiko politik, seperti berseberangan jalan,” kata Said.
Sementara itu, pilihan terhadap tokoh dari luar koalisi dapat menjadi langkah untuk memperkuat persatuan nasional sekaligus memperluas dukungan politik, baik di DPR maupun di luar parlemen.
Adapun pilihan dari kalangan nonpolitik dapat menghadirkan perspektif profesional dan keahlian tertentu yang dibutuhkan untuk membantu presiden menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan.
Meski demikian, Said menilai sosok ideal wakil presiden ke depan sebaiknya berasal dari kelompok politik yang memiliki kekuatan besar di parlemen, tetapi tetap mempunyai ikatan dan keselarasan kepemimpinan dengan presiden.
Menurutnya, wakil presiden tidak cukup hanya memiliki dukungan politik. Figur tersebut juga harus mempunyai kecakapan teknokratis serta rekam jejak pemerintahan yang baik.
“Idealnya calon wapres dari kelompok politik, tetapi bisa memiliki bonding penuh dengan presiden. Bisa memahami karakter presiden, dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres,” ungkapnya.
Said juga menekankan pentingnya menghindari munculnya dua pusat kekuasaan atau matahari kembar dalam kepemimpinan nasional.
Dia menginginkan sosok wakil presiden yang mampu melengkapi kepemimpinan presiden, bukan menjadi pesaing politik. Bahkan, menurutnya, pasangan tersebut idealnya dapat kembali berduet dalam Pemilu 2029 sehingga kesinambungan pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
“Satu hal yang sangat penting, meskipun dari kelompok politik, tidak menjadi pesaing atau matahari kembar kepemimpinan nasional. Duet ini bisa kembali dalam satu pasangan pada Pemilu 2029 agar jejak keberhasilan pembangunan lebih terasa oleh rakyat,” tegas Said.
Lebih lanjut, Said berharap wakil presiden mendatang memiliki kemampuan membantu presiden memetakan persoalan strategis sekaligus menawarkan jalan keluar terhadap berbagai tantangan, baik dalam jangka pendek maupun menengah.
Peran tersebut dinilai penting, terutama untuk membantu pemerintah menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat, menghadapi tantangan global, serta memperkuat posisi kepemimpinan nasional sebagai kekuatan strategis pembangunan.
“Opsi ini dalam hemat saya yang paling ideal, karena pemerintahan bisa lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan mendasar rakyat, mampu menghadapi berbagai tantangan global, bahkan menjadikan kepemimpinan nasional sebagai kekuatan strategis pembangunan,” jelasnya.
Kendati demikian, Said menegaskan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Prabowo Presiden. Sebab, presiden dinilai paling memahami kebutuhan pemerintahan yang dipimpinnya, termasuk tantangan dan persoalan yang harus diselesaikan ke depan.
“Namun semua itu berpulang ke presiden. Beliaulah yang paling paham apa yang dibutuhkannya. Setidaknya dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang beliau pimpin, dan tantangan masalah yang harus diselesaikan ke depan,” pungkas Said.(faz/iss)
