Kisruh di tubuh Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) atau Federasi Futsal Indonesia (FFI) semakin memanas.
Persoalan yang awalnya mencuat setelah pemecatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Budi Setiawan kini berkembang menjadi konflik kepengurusan yang melibatkan klub, anggota Komite Eksekutif (Exco), hingga PSSI.
Puncak ketegangan terjadi pada Kamis (12/11), ketika PSSI resmi memberhentikan Michael Sianipar dari jabatan Ketua Umum AFI dan menunjuk anggota Exco PSSI, Vivin Cahyani, sebagai pelaksana tugas (Plt).
Namun, keputusan tersebut justru memunculkan persoalan baru. Michael menolak pemberhentian tersebut dan mengklaim masih sah menjabat sebagai Ketua Umum FFI berdasarkan keputusan Kementerian Hukum (Kemenkum).
Lantas, bagaimana sebenarnya kronologi konflik yang mengguncang organisasi futsal nasional tersebut?
Michael Victor Sianipar terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) periode 2024-2028 melalui Kongres Luar Biasa pada 3 Oktober 2024.
Michael menjadi calon tunggal yang direkomendasikan PSSI untuk menggantikan Hary Tanoesoedibjo.
Saat itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap kepemimpinan baru dapat meningkatkan sinergi organisasi dan perkembangan futsal Indonesia.
Pada 12 Mei 2026, FFI menggelar Kongres Biasa yang turut mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi.
Dokumen tersebut kemudian menjadi salah satu dasar perdebatan mengenai mekanisme KLB dalam konflik yang muncul beberapa bulan berikutnya.
31 Oktober: Klub Mulai Menyoroti Hak FinansialSalah satu persoalan yang mencuat menjelang konflik kepengurusan adalah keluhan klub mengenai hak finansial mereka.
Manajemen Cosmo JNE Jakarta, misalnya, meminta kepastian pembayaran hadiah atas pencapaian sebagai runner-up Pro Futsal League (PFL) 2025/2026 serta sejumlah subsidi kompetisi yang belum diselesaikan.
Manajer Cosmo JNE, Caisar Silitonga, menyebut ketidakpastian pembayaran tersebut menyulitkan klub dalam menyusun perencanaan keuangan, terlebih kompetisi musim berikutnya sudah berjalan.
Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi kritik yang lebih luas terhadap tata kelola AFI, termasuk komunikasi federasi dengan klub dan dukungan terhadap penyelenggaraan kompetisi.
4 November: Michael Pecat Sekjen Budi SetiawanGejolak internal semakin terbuka setelah Michael Sianipar memberhentikan Budi Setiawan dari jabatan Sekjen FFI melalui Surat Keputusan Nomor 0071/FFI-KEP/1229/ORG/XI-2026.
Michael menyebut pergantian tersebut sebagai bagian dari penataan organisasi dan upaya meningkatkan efektivitas kepemimpinan.
Menurutnya, setiap keputusan organisasi harus mengutamakan kepentingan federasi di atas kepentingan individu.
Namun, Budi tidak menerima keputusan tersebut. Ia mempertanyakan prosedur pemberhentiannya karena menilai pergantian Sekjen harus mengikuti Statuta PSSI dan mendapatkan persetujuan dari induk organisasi.
Budi juga mengaku selama sekitar lima bulan menjabat sebagai Sekjen tidak memiliki akses memadai terhadap sejumlah informasi internal, termasuk laporan keuangan, pemasukan, pengeluaran, dan penggunaan dana organisasi.
Ia turut menyoroti mekanisme kontrak kerja pegawai profesional di lingkungan federasi.
5-9 November: Desakan KLB dari 10 KlubSetelah pemecatan Budi, desakan untuk menggelar Kongres Luar Biasa mulai menguat.
Pada 5 November, Budi secara terbuka menyampaikan bahwa terdapat aspirasi dari sejumlah anggota FFI untuk melakukan evaluasi menyeluruh melalui KLB.
Desakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pergantian pengurus, tetapi juga menyangkut tata kelola organisasi, hubungan federasi dengan anggota daerah, serta pengelolaan kompetisi.
Puncaknya terjadi pada Senin (9/11), ketika 10 klub peserta Pro Futsal League menyatakan dukungan terhadap penyelenggaraan KLB.
Kesepuluh klub tersebut adalah:
-
Bintang Timur Surabaya.
-
Blacksteel FC.
-
Pangsuma FC.
-
Cosmo JNE.
-
Kuda Laut Nusantara.
-
Halus FC.
-
Proton FC.
-
Unggul FC.
-
Nanzaby FC.
-
Mimika FC.
Dalam konferensi pers di Jakarta, perwakilan klub menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi.
Salah satu kritik utama adalah jadwal pertandingan yang dinilai sering diumumkan terlalu mendadak, sehingga menyulitkan klub mempersiapkan tim dan kebutuhan operasional.
Klub juga menyoroti minimnya dukungan federasi, persoalan komunikasi, serta belum jelasnya sejumlah hak finansial.
Selain itu, Budi menyebut persoalan transparansi keuangan perlu mendapat perhatian. Ia mengaku kesulitan mengakses laporan keuangan internal federasi, termasuk rincian pemasukan dan pengeluaran.
Budi bahkan mengklaim dukungan pemerintah dan PSSI untuk futsal Indonesia telah melampaui Rp60 miliar.
Namun, angka tersebut merupakan klaim berdasarkan informasi yang diperolehnya dari PSSI, bukan hasil pemeriksaan laporan keuangan internal FFI.
Baca Juga: Ortuseight Gandeng Pokémon, Perluas Koleksi Sepatu Running dan Futsal Edisi Khusus
10-11 November: Lima Anggota Exco MundurGejolak semakin besar setelah lima anggota Exco AFI memutuskan mengundurkan diri.
Pada Selasa (10/11), tiga anggota Exco, yakni Andri Paranoan, Celni Pita Sari, dan Wibi Andrino, menyerahkan surat pengunduran diri kepada Michael Sianipar.
Dalam surat tersebut, mereka menyebut perbedaan pandangan mengenai arah dan kebijakan organisasi sebagai salah satu pertimbangan.
Pengunduran diri tersebut menjadi perhatian karena Andri Paranoan dan Celni Pita Sari merupakan sosok yang menangani Badan Tim Nasional (BTN) Futsal.
Sehari kemudian, Rabu (11/11), dua anggota Exco lainnya, Dimas Bagus Kurniawan dan Herman, juga menyatakan mundur.
Dengan demikian, total lima anggota Exco telah meninggalkan kepengurusan AFI.
Rangkaian pengunduran diri tersebut semakin memperlihatkan besarnya persoalan internal yang sedang dihadapi organisasi di bawah kepemimpinan Michael.
12 November: AFI dan PSSI Berbeda Pandangan soal KLBDi tengah desakan KLB, pihak FFI melalui Ketua Komite Hukum Deny Susanto menegaskan bahwa setiap aspirasi anggota harus disampaikan sesuai mekanisme AD/ART.
Menurut Deny, KLB dapat diselenggarakan atas permintaan Ketua Umum dengan persetujuan mayoritas Exco atau berdasarkan permintaan tertulis sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota yang memiliki hak suara.
Permohonan tersebut juga harus disampaikan secara resmi kepada FFI untuk diverifikasi sebelum tahapan kongres dilaksanakan.
FFI menegaskan tidak menolak aspirasi anggota, tetapi meminta seluruh proses berjalan sesuai ketentuan organisasi.
Namun, pada hari yang sama, PSSI mengambil keputusan berbeda.
Melalui Surat Keputusan Nomor 271/SKEP/XI-2026, PSSI menyatakan penetapan Ketua Umum FFI periode 2024-2028 tidak lagi berlaku.
Keputusan tersebut diambil setelah PSSI menerima permohonan KLB dari 48 anggota sah pemilik suara AFI, terdiri dari 20 klub peserta kompetisi dan 28 asosiasi futsal provinsi.
PSSI menilai jumlah dukungan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan KLB.
Sebagai langkah selanjutnya, PSSI menunjuk anggota Exco PSSI Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua AFI hingga pelaksanaan Kongres Luar Biasa untuk memilih kepengurusan baru.
Michael Sianipar Tolak Pemberhentian, Siapkan Langkah HukumKeputusan PSSI tersebut langsung mendapat respons dari Michael Sianipar.
Ia menegaskan masih menjabat sebagai Ketua Umum FFI karena kepengurusan yang dipimpinnya memiliki surat keputusan dari Kemenkum serta AD/ART yang telah disahkan.
Michael menilai perubahan kepengurusan harus mengikuti mekanisme organisasi yang berlaku. Ia juga mengaku belum menerima komunikasi langsung dari PSSI mengenai keputusan pemberhentian tersebut.
Michael bahkan menyatakan akan membawa persoalan ini ke Kemenkum hingga kepolisian apabila penunjukan Vivin sebagai Plt dilakukan melalui prosedur yang dianggapnya tidak sah.
"Bila itu terjadi, maka itu adalah suatu penunjukan yang ilegal. Kami dari Federasi Futsal Indonesia akan melaporkan siapa pun yang membuat surat itu kepada Kementerian Hukum dan sampai ke pihak kepolisian," kata Michael.
