Jakarta, VIVA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses pengadaan barang dan jasa hingga dugaan pemberian uang atau kickback kepada sejumlah pihak di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pendalaman tersebut dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), mantan pegawai BNPB, dan pihak swasta pada 9-12 November 2026.
"Untuk saksi dari pihak BNPB, beberapa staf dihadirkan dan didalami soal proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan, termasuk juga soal penunjukan langsung vendor-vendor atau pihak swasta," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11) malam.
Budi menjelaskan, sejumlah vendor yang ditunjuk tersebut kemudian mengerjakan proyek penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana hidrometeorologi, serta bencana lainnya.
Proyek-proyek tersebut dibiayai menggunakan dana siap pakai (DSP) BNPB yang dialokasikan untuk penanganan bencana.
Menurut Budi, penggunaan DSP memang memungkinkan pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung karena kondisi darurat. Namun, mekanisme khusus tersebut diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak hingga menimbulkan benturan kepentingan dalam proses penunjukan vendor.
"Memang penggunaan DSP ini secara khusus bisa menggunakan metode penunjukan langsung karena sifat kedaruratan, tetapi kekhususan itu yang kemudian disalahgunakan oleh para pihak dan terjadi dugaan benturan kepentingan pada proses penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa tersebut," ujarnya.
Selain mendalami proses pengadaan, KPK juga memeriksa sejumlah saksi dari pihak swasta terkait dugaan pemberian uang kepada oknum di BNPB. Budi mengatakan, pemberian uang tersebut diduga tidak hanya terjadi satu atau dua kali, tetapi telah dilakukan berulang kali.
"Tidak hanya satu atau dua kali diberikan oleh pihak swasta kepada oknum di BNPB, tetapi sudah beberapa kali dilakukan sehingga ini butuh pendalaman lebih lanjut untuk menghitung secara presisi ya jumlah dari proyek-proyek yang dikerjakan para pihak swasta dan juga *kickback*-nya," kata Budi.
Sebagai informasi, pekan ini, Senin (9/11) KPK memanggil sembilan saksi pada Senin (9/11). Mereka terdiri atas AS dan J dari pihak swasta, IRF selaku Komisaris PT Trans Lintas Selaras, WH selaku Direktur PT Lakone Komunika Jaya Abadi, serta DM selaku Direktur PT Menara Internusa Pratama.
