Pantau - Analis Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2026 tidak otomatis mengganggu iklim investasi Indonesia selama proses transisi politik berlangsung tertib, sesuai konstitusi, dan menjaga kesinambungan kebijakan ekonomi pemerintah.
Ronny menegaskan bahwa stabilitas politik dan kepastian regulasi menjadi faktor utama yang diperhatikan investor dalam menentukan keputusan investasi, terutama untuk penanaman modal jangka panjang.
Penilaian tersebut disampaikan Ronny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis (12/11/2026), untuk menanggapi dampak pengunduran diri Gibran terhadap kepercayaan pelaku usaha dan persepsi investor terhadap perekonomian nasional.
Menurutnya, pergantian pejabat tinggi negara merupakan peristiwa politik penting, tetapi dampaknya terhadap ekonomi sangat bergantung pada bagaimana proses transisi dijalankan.
Analis ISEAI Sebut Investor Lebih Perhatikan Stabilitas Kebijakan daripada Figur PolitikRonny menjelaskan bahwa investor tidak hanya mempertimbangkan sosok yang menduduki jabatan pemerintahan ketika menentukan keputusan investasi.
Kepastian proses politik, keberlanjutan kebijakan ekonomi, dan stabilitas institusi pemerintahan justru menjadi pertimbangan yang lebih menentukan.
"Dari perspektif ekonomi, yang paling diperhatikan investor bukan hanya siapa yang menduduki jabatan politik, tapi seberapa stabil dan dapat diprediksi proses politik serta kebijakan pemerintah setelahnya," kata Ronny.
Menurutnya, pengunduran diri seorang wakil presiden dapat meningkatkan persepsi risiko apabila proses politik berlangsung berlarut-larut atau memunculkan konflik antarlembaga negara.
Namun, dinamika politik tersebut tidak harus langsung diartikan sebagai ancaman terhadap stabilitas perekonomian nasional.
"Namun, saya kira kita tidak perlu langsung mengasumsikan bahwa dinamika ini akan mengguncang perekonomian. Dampaknya sangat bergantung pada bagaimana proses konstitusional dijalankan dan apakah kesinambungan pemerintahan tetap terjaga," ujarnya.
Pengunduran Diri Gibran Berpotensi Pengaruhi Keputusan Investor AsingRonny mengingatkan bahwa perubahan politik di tingkat pemerintahan dapat memengaruhi pertimbangan investor asing, terutama yang berencana menanamkan modal dalam jangka panjang.
Investor membutuhkan kepastian bahwa agenda ekonomi, regulasi, serta proyek strategis pemerintah tetap berjalan tanpa perubahan arah secara mendadak.
"Berpotensi, terutama terhadap keputusan investasi yang bersifat jangka panjang dan membutuhkan kepastian regulasi," ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa investor asing biasanya mempertimbangkan stabilitas politik, konsistensi kebijakan, kepastian hukum, serta kemampuan pemerintah menjaga koordinasi antarlembaga.
Meski demikian, meningkatnya perhatian investor terhadap perkembangan politik tidak serta-merta menyebabkan pembatalan investasi atau keluarnya modal dari Indonesia.
"Tetapi pengaruhnya tidak otomatis berupa pembatalan investasi atau arus modal keluar," tuturnya.
Ronny menilai investor mampu membedakan dinamika politik yang bersifat sementara dengan ketidakpastian institusional yang berpotensi mengubah aturan ekonomi.
"Jika transisi berlangsung tertib dan kebijakan ekonomi tetap konsisten, dampaknya bisa relatif terbatas. Sebaliknya, jika dinamika politik berkembang menjadi konflik berkepanjangan, persepsi risiko negara bisa meningkat dan membuat investor menunda keputusan sambil menunggu kejelasan," jelasnya.
Pemerintah Diminta Jaga Kepastian Hukum dan Stabilitas Pasar KeuanganDi tengah tekanan pasar keuangan akibat faktor eksternal, Ronny menilai pemerintah perlu memperkuat komunikasi kebijakan untuk menjaga kepercayaan investor.
Ia mengingatkan agar dinamika politik dalam negeri tidak menambah ketidakpastian yang sebenarnya dapat dihindari melalui langkah pemerintah yang terukur.
"Jangan sampai ketidakpastian politik domestik menambah premi risiko yang sebenarnya bisa dihindari," bebernya.
Menurutnya, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memastikan seluruh proses pengunduran diri serta pengisian jabatan wakil presiden berlangsung sesuai ketentuan konstitusi.
Pemerintah juga diminta menyampaikan komunikasi yang jelas bahwa pelayanan publik, agenda ekonomi, dan proyek investasi strategis tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Selain itu, konsistensi regulasi dan kepastian hukum perlu dijaga agar pelaku usaha tidak menghadapi perubahan kebijakan yang sulit diprediksi.
Koordinasi Pemerintah, DPR, BI, dan OJK Dinilai PentingRonny menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta lembaga terkait lainnya.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan selama berlangsungnya proses transisi politik.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan ekonomi tidak dijadikan instrumen tarik-menarik kepentingan politik yang dapat mengganggu kepercayaan dunia usaha.
"Menurut saya, investor tidak menuntut sebuah negara bebas dari dinamika politik. Itu hampir tidak mungkin. Yang mereka butuhkan adalah institusi yang kuat, proses politik yang tertib dan kebijakan ekonomi yang tetap bisa diprediksi," ucapnya.
Menurut Ronny, tantangan utama pemerintah bukan hanya mengelola pergantian pejabat, tetapi juga memastikan perubahan tersebut tidak mengganggu kepastian institusional dan arah kebijakan ekonomi nasional.
"Karena stabilitas investasi lebih ditentukan oleh kekuatan institusi dan konsistensi kebijakan dari pada oleh figur politik semata," kata Ronny.
Dengan demikian, keberlanjutan kebijakan ekonomi dan proses politik yang sesuai konstitusi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor terhadap Indonesia.
