Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) on track selama pelaksanaan 10 bulan pertama atau hingga Oktober 2026, yakni sebesar 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau Rp379,3 triliun.
“Ini adalah hasil yang baik kalau dilihat, baik pendapatan negara maupun belanja negara, on track untuk pelaksanaan 10 bulan APBN,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat.
Hingga akhir Oktober 2026, realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.618 triliun, tumbuh 23,9 persen secara tahunan (year on year/yoy) atau 83 persen dari APBN.
Penerimaan perpajakan tumbuh 20,8 persen (yoy) mencapai Rp2.064 triliun, terdiri dari penerimaan pajak Rp1.796,8 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp267,2 triliun. Hingga Oktober 2026, realisasi penerimaan perpajakan mencapai 76,6 persen dari APBN.
Baca juga: KSSK: APBN konsisten lindungi masyarakat dari gejolak dunia
Baca juga: Presiden minta belanja K/L pada akhir tahun tetap efisien
Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp551,8 triliun, tumbuh 37 persen (yoy) atau 120,2 persen dari APBN.
Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun, tumbuh 15,6 persen (yoy) atau 78 persen dari APBN.
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.343,6 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp1.239,1 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga Rp1.104,5 triliun. Sedangkan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp653,6 triliun. Hingga akhir Oktober 2026, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 74,4 persen dari APBN.
Dengan seluruh kinerja tersebut, keseimbangan primer mengalami surplus Rp114,8 triliun dari desain yang ditetapkan defisit sebesar Rp89,7 triliun.
Baca juga: Suahasil jamin APBN tetap kredibel di tengah kenaikan imbal hasil SBN
Baca juga: Menkeu: APBN fleksibel merespons situasi yang berkembang
“Ini adalah hasil yang baik kalau dilihat, baik pendapatan negara maupun belanja negara, on track untuk pelaksanaan 10 bulan APBN,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat.
Hingga akhir Oktober 2026, realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.618 triliun, tumbuh 23,9 persen secara tahunan (year on year/yoy) atau 83 persen dari APBN.
Penerimaan perpajakan tumbuh 20,8 persen (yoy) mencapai Rp2.064 triliun, terdiri dari penerimaan pajak Rp1.796,8 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp267,2 triliun. Hingga Oktober 2026, realisasi penerimaan perpajakan mencapai 76,6 persen dari APBN.
Baca juga: KSSK: APBN konsisten lindungi masyarakat dari gejolak dunia
Baca juga: Presiden minta belanja K/L pada akhir tahun tetap efisien
Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp551,8 triliun, tumbuh 37 persen (yoy) atau 120,2 persen dari APBN.
Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun, tumbuh 15,6 persen (yoy) atau 78 persen dari APBN.
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.343,6 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp1.239,1 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga Rp1.104,5 triliun. Sedangkan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp653,6 triliun. Hingga akhir Oktober 2026, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 74,4 persen dari APBN.
Dengan seluruh kinerja tersebut, keseimbangan primer mengalami surplus Rp114,8 triliun dari desain yang ditetapkan defisit sebesar Rp89,7 triliun.
Baca juga: Suahasil jamin APBN tetap kredibel di tengah kenaikan imbal hasil SBN
Baca juga: Menkeu: APBN fleksibel merespons situasi yang berkembang
