Jakarta, VIVA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pembayaran manfaat pensiun aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai negeri sipil (PNS) mencapai Rp159,8 triliun hingga 31 Oktober 2026. Anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi hak seluruh pensiunan ASN dan PNS, baik yang berasal dari instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, dari total pembayaran tersebut, sekitar 36 persen dialokasikan untuk pensiunan PNS pusat. Sementara itu, sekitar 64 persen lainnya disalurkan kepada pensiunan PNS daerah.
"Pembayaran pensiun Rp159,8 triliun dan ini untuk membayari seluruh pensiunan ASN dan PNS daerah. Kami menunjukkan 36% untuk PNS pusat dan sisanya untuk pensiunan PNS daerah," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2026.
Suahasil menegaskan, pemerintah berkomitmen memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun kepada para purnabakti secara tepat waktu. Menurut dia, pembayaran tersebut merupakan bagian dari belanja negara untuk memenuhi hak para pensiunan aparatur pemerintah.
"Manfaat pensiun kita bayarkan tepat waktu," tegasnya.
Dia juga menyampaikan apresiasi kepada para ASN yang telah menyelesaikan masa tugasnya setelah mengabdikan diri di lingkungan pemerintahan.
"Terima kasih seluruh ASN pensiunan yang bekerja saat masa tugasnya," kata Suahasil.
Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp2.343,6 TriliunDi luar pembayaran pensiun, realisasi belanja pemerintah pusat hingga 31 Oktober 2026 tercatat mencapai Rp2.343,6 triliun. Angka tersebut setara dengan 74,4 persen dari pagu APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.149,7 triliun.
Dari total realisasi tersebut, belanja pegawai mencapai Rp320,4 triliun. Pos anggaran ini antara lain digunakan untuk membayar gaji pegawai pemerintah, termasuk guru non-PNS.
Sementara itu, realisasi belanja barang telah mencapai Rp543,3 triliun. Salah satu komponen yang masuk dalam pos tersebut adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan realisasi anggaran mencapai Rp169,6 triliun hingga akhir Oktober 2026.
Angka tersebut menunjukkan bahwa belanja pemerintah tidak hanya dialokasikan untuk kebutuhan operasional kementerian dan lembaga, tetapi juga mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Realisasi Bansos dan Percepatan Belanja Akhir TahunPemerintah juga melanjutkan penyaluran bantuan sosial reguler kepada masyarakat. Program tersebut mencakup bantuan pangan nontunai dan bantuan pangan.
