Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menyita 44 aset berupa tanah dan bangunan dalam penyidikan dugaan korupsi pembiayaan kredit kepada PT DST dan PT MIF oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) periode 2012-2016.
Total nilai aset yang disita mencapai Rp 286,27 miliar. Penyitaan dilakukan untuk mengamankan aset sekaligus mendukung upaya pemulihan kerugian negara.
Kabag Ops Kortastipidkor Polri, Kombes Pol Yusuf Afandi, mengatakan penyitaan dan pemasangan plang dilakukan di sejumlah daerah sejak pekan lalu hingga Kamis (12/11).
“Kortastipidkor Polri telah menyita 44 objek berupa tanah dan bangunan dengan total nilai sekitar Rp286,27 miliar,” kata Yusuf dalam keterangannya, Jumat (13/11).
Rinciannya, satu objek berada di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, 38 objek di Sumatera Selatan, dua objek di Jakarta Selatan, satu objek di Kota Tangerang, dan dua objek di Depok.
Yusuf menjelaskan, pemasangan plang dilakukan untuk menandai status aset yang telah disita penyidik. Namun, nilai aset tersebut belum dapat langsung disebut sebagai jumlah kerugian negara yang berhasil dipulihkan.
“Pemasangan plang menandai status sitaan aset. Penyitaan dilakukan untuk mengamankan aset selama proses hukum. Nilai Rp 286,27 miliar tadi adalah nilai aset yang disita, adapun pemulihan kerugian negara akan mengikuti proses hukum perkara ini,” ucapnya.
Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka yakni FH, Relationship Manager Divisi Pembiayaan UKM LPEI periode 2011-2018; NH, Kepala Departemen Pembiayaan UKM LPEI periode 2012-2018; serta DSD, Kepala Divisi Pembiayaan UKM LPEI.
Tiga tersangka lainnya adalah IS, Direktur Pelaksana III LPEI periode 2013-2016; AS, Direktur Pelaksana IV LPEI; dan DM, Direktur Utama PT MIF periode 2014-2022.
Keenamnya diduga terlibat dalam pemberian pembiayaan kepada PT DST dan PT MIF yang berlangsung pada 2012-2016. Pemberian pembiayaan tersebut diduga tidak sesuai prosedur dan mengakibatkan kerugian negara sebesar USD 43.617.739,13.
“Penyidik menduga dokumen dan jaminan yang menjadi syarat pencairan tidak diperiksa dengan baik. Pada akhirnya, perusahaan tersebut tidak pembayarannya kepada LPEI,” tegas Yusuf.
Penyidik masih menelusuri aset lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut untuk mendukung pemulihan kerugian negara. Polri juga menyatakan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap para tersangka.
Sementara itu, LPEI menyatakan menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan Polri. LPEI menyebut pembiayaan yang menjadi objek perkara tersebut merupakan penyaluran pada masa lampau.
Berikut keterangan lengkap LPEI:
LPEI menghormati sepenuhnya dan mendukung penuh upaya penegakan hukum sebagai bagian dari komitmen kami terhadap tata kelola yang baik dan integritas lembaga.
LPEI menegaskan bahwa penyaluran pembiayaan tersebut terjadi pada masa lampau dan telah mengalokasikan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang memadai sehingga saat ini kinerja Lembaga tetap terkendali.
LPEI telah dan sedang melaksanakan berbagai langkah strategis dan transformasi kelembagaan yang dimulai dalam lima tahun terakhir untuk penguatan aspek manajemen risiko, tata kelola, pengawasan internal yang lebih ketat serta penguatan penerapan prudential norms.
LPEI menjunjung tinggi tata kelola Lembaga yang baik, berintegritas dalam menjalankan seluruh aktivitas kegiatan operasional Lembaga, serta profesional dalam menjalankan mandat mendukung ekspor nasional yang berkelanjutan
