Kini perekonomian dunia kembali dihadapkan pada ketidakpastian, Indonesia tidak hanya dituntut menjaga laju pertumbuhan . Namun, memastikan fondasi ekonominya cukup kuat untuk menghadapi berbagai guncangan merupakan hal yang penting saat ini.
Persoalannya bukan semata-mata bagaimana ekonomi terus tumbuh, melainkan bagaimana pertumbuhan itu menjadi lebih produktif, merata, dan mampu bertahan di tengah perubahan.
Setiap zaman pasti menghadirkan persoalan yang berbeda, tetapi satu pertanyaan mendasar tetap sama. Bagaimana membangun ekonomi Indonesia yang lebih produktif, adil, dan tahan terhadap guncangan akibat berbagai masalah?
Pertanyaan itu pula yang mengiringi perjalanan ekonom dan Guru Besar di Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus penulis opini Kompas, Anggito Abimanyu, selama lebih dari tiga dekade. Jejak perjalanan itu tergambar pada buku 30 Tahun Membangun Opini: Buah Pikir, Ukir, dan Tafris Ekonomi. Buku berisi kumpulan opini yang ditulis Anggito selama menjadi akademisi maupun pejabat publik.
Tahun 1990 ditandai dengan fenomena Asian Miracle, disusul krisis ekonomi 1998, dan krisis keuangan global 2008. Selanjutnya, ada pandemi Covid-19 pada 2020 hingga fragmentasi global pada 2025.
Rangkaian tahun tersebut bukan sekadar penanda waktu ketika krisis terjadi. Namun, tahun-tahun itu digambarkan sebagai perubahan dan tantangan yang harus dihadapi Indonesia.
Anggito mengatakan ada dua perubahan besar yang ia amati selama 30 tahun terakhir. Krisis kini datang lebih sering dan kompleksitas risikonya semakin tinggi. Jika dibandingkan dengan tahun 1973, harga minyak naik karena krisis.
Lalu, pada tahun 1980 terjadi pula resesi ekonomi global. Sampai pada tahun 1990-an barulah Indonesia mengalami periode pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi hingga disebut Macan Asia Baru.
”Kalau dulu masih ingat ya, ada krisis minyak pada tahun 1973, lalu ada krisis lagi pada tahun 1980-an. Nah, sejak itu, dunia semakin terhubung dan sektor keuangan bisa berkembang pesat. Tetapi saat ini kita mengalami krisis hampir dua tahun sekali atau tiga tahun sekali,” kata Anggito saat peluncuran buku di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Perubahan itu membuat risiko ekonomi semakin sulit diprediksi dan dipisahkan dari persoalan domestik dan perkembangan global. Gejolak perdagangan, ketegangan geopolitik, perubahan arus modal, hingga perkembangan sektor keuangan juga dapat saling memengaruhi .
Dalam situasi seperti sekarang, ia mengatakan arah ekonomi ke depan tidak selalu mudah diprediksi. Oleh karena itu, menghadapi keberhasilan ekonomi tidak cukup hanya dengan melihat indikator pertumbuhan.
Untuk memitigasi, diperlukan kemampuan untuk mendeteksi risiko sejak awal. Selain itu, menafsirkan perubahan yang sedang berlangsung serta mempersiapkan instrumen untuk menanggapi juga merupakan hal yang perlu dilakukan.
Di tengah situasi tersebut, ia menilai Indonesia memiliki perangkat kelembagaan yang lebih siap dibandingkan saat menghadapi krisis tahun-tahun sebelumnya.
Dalam sektor keuangan, misalnya, kini terdapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang memperkuat koordinasi antarlembaga.
“Sebagai bangsa, sebagai lembaga, sebagai kedewasaan, kualitas penduduknya, kualitas edukasinya, kemudian instrumen yang kita miliki sudah lebih siap dibandingkan sebelumnya atau crisis ready” kata Anggito.
Indonesia telah melakukan berbagai perbaikan dalam tata kelola ekonomi, baik dari sisi perbankan, fiskal, moneter, sektor keuangan, maupun investasi. Pembenahan tersebut merupakan bagian dari pelajaran yang dipetik dari berbagai pengalaman dan krisis ekonomi pada masa lalu.
Menurut dia, praktik-praktik tata kelola yang baik perlu dipertahankan dan dikembangkan, sedangkan berbagai kelemahan dan kesalahan masa lalu harus ditinggalkan. Pembelajaran sejarah menjadi penting agar kebijakan ekonomi tidak terus mengulang persoalan yang sama.
Meski demikian, tantangan ekonomi ke depan semakin kompleks. Untuk mengantisipasinya, Indonesia perlu menyiapkan empat hal. Pertama, perangkat deteksi dini krisis melalui stress test dan simulasi berkala agar pemerintah dapat mengukur ketahanan ekonomi serta mengenali potensi risiko sebelum berkembang menjadi krisis.
Kedua, kemampuan membaca dan menafsirkan dampak dinamika geopolitik global. Hal ini penting karena perubahan kebijakan negara besar maupun konflik internasional dapat memengaruhi perdagangan, investasi, nilai tukar, dan stabilitas ekonomi domestik.
Ketiga, instrumen pendorong investasi strategis, termasuk melalui Danantara, untuk memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi dan mendorong investasi pada sektor-sektor produktif. Namun, hasil investasi tersebut membutuhkan waktu, sehingga perlu dikelola dengan perencanaan jangka panjang.
Keempat, sistem perlindungan sosial yang kuat untuk mengantisipasi perubahan struktur ekonomi, termasuk pergeseran lapangan kerja akibat digitalisasi dan kecerdasan artifisial. Dengan demikian, masyarakat tetap memiliki perlindungan dan kesempatan beradaptasi di tengah perubahan dunia kerja.
Berbagai pembenahan dan pembelajaran itulah yang ingin diwariskan Anggito kepada generasi berikutnya. Ia berharap generasi muda dapat meneruskan praktik-praktik baik dalam pengelolaan ekonomi sekaligus berani memperbaiki hal-hal yang masih menjadi kelemahan. Sebagaimana dituliskannya dalam buku.
Warisan terbaik adalah keberanian untuk terus berpikir, ketekunan untuk terus mengukir, dan kerendahan hati untuk terus menafsir.
Warisan pemikiran, bagi Anggito, bukanlah sesuatu yang berhenti sebagai catatan sejarah, melainkan gagasan yang terus dikembangkan dan ditafsirkan untuk menjawab tantangan ekonomi Indonesia pada setiap zaman.
Keterkaitan antara perjalanan ekonomi dan tantangan hari ini menjadi salah satu alasan tulisan-tulisan Anggito dihimpun kembali. Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas, Tri Agung Kristanto atau sering disapa Tra, mengatakan ia telah menelusuri tulisan-tulisan Anggito di Harian Kompas sejak 1993.
Selain itu, Tra juga berperan sebagai editor buku yang ditulis Anggito, bersama dengan Wartawan Harian Kompas, Yovita Arika. Lebih dari 60 tulisan kemudian dipilih dan disusun berdasarkan rangkaian gagasan serta konteks zamannya.
“Buku ini tidak sekadar menjadi dokumentasi pemikiran masa lalu. Tulisan-tulisan ini justru dapat membantu pembaca memahami persoalan yang masih relevan hingga sekarang,” ujar Tra.
Persoalan yang tidak dipelajari dan diselesaikan dapat berulang. Oleh karena itu, melihat kembali gagasan dan pengalaman masa lalu merupakan bagian dari upaya memperbaiki keadaan saat ini.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, pengalaman krisis ekonomi 1998 memperlihatkan bahwa indikator makroekonomi yang terlihat baik belum tentu mencerminkan kuatnya fondasi perekonomian.
Menjelang krisis, pertumbuhan ekonomi dan investasi Indonesia relatif baik. Namun, terdapat kerentanan struktural yang membuat perekonomian mudah terguncang.
“Kini, sejumlah indikator makroekonomi Indonesia relatif masih terkendali, terutama jika dilihat dari produk domestik bruto dan inflasi. Namun, tantangan ekonomi sekarang justru terletak pada kualitas pertumbuhan dan kepercayaan terhadap tata kelola pemerintahan,” kata Faisal.
Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam angka produk domestik bruto belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan kesejahteraan. Kesenjangan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, kelas menengah, dan kelompok bawah masih menjadi persoalan.
Ia menjelaskan, struktur utang pemerintah saat ini juga berbeda dibandingkan dengan periode menjelang krisis 1998. Pembiayaan pemerintah kini lebih banyak bertumpu pada surat berharga negara (SBN), dengan kepemilikan yang didominasi investor domestik.
Meski demikian, porsi kepemilikan asing tetap perlu diwaspadai karena dapat menambah tekanan terhadap pasar keuangan ketika terjadi pelemahan rupiah. Tekanan nilai tukar tersebut juga berpotensi merambat ke sektor riil melalui kenaikan harga barang impor atau inflasi impor.
Pemerintah perlu memastikan ruang fiskal yang tersedia benar-benar digunakan untuk menjawab persoalan struktural. Perbandingan antara dua periode itu menunjukkan bahwa meskipun kondisi dan sumber kerentanan ekonomi telah berubah, pekerjaan membangun fondasi ekonomi yang kuat belum selesai.
Stabilitas makroekonomi perlu berjalan beriringan dengan pemerataan pertumbuhan, tata kelola yang kredibel, serta kebijakan fiskal yang mampu melindungi masyarakat dari guncangan.
