jpnn.com - Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengaku prihatin atas maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Sepanjang 2026, KPK telah menangkap 14 kepala daerah melalui OTT.
BACA JUGA: Historis OTT KPK Bupati Klaten: Dari Sri Hartini Hingga Hamenang Wajar Ismoyo
Angka ini menjadi rekor OTT kepala daerah tertinggi sepanjang sejarah Republik.
Sultan menilai sistem Pilkada langsung yang sangat liberal dan berbiaya mahal memicu maraknya korupsi oleh kepala daerah.
BACA JUGA: Wamendagri Bima Tegaskan Sinergi Kepala Daerah-Forkopimda Kunci Perkuat Pemerintahan
"Pilkada langsung yang mahal secara signifikan menyebabkan kepala daerah melakukan KKN. Karena itu, kualitas kepala daerah yang masyarakat pilih secara langsung seringkali meragukan," ujar Sultan saat menyampaikan sambutan di Konferensi Pemuda Parlemen di Jakarta, Jumat (13/11).
Oleh karena itu, Sultan mengajak bangsa ini merefleksi dan mengevaluasi sistem Pilkada langsung.
BACA JUGA: Puan, AHY, Sultan B Najamudin, dan Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
DPD RI akan berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR untuk mengembalikan Pilkada tidak langsung melalui DPRD.
"Pilkada tidak langsung melalui DPRD juga demokratis dan sesuai asas musyawarah mufakat. Melalui DPRD, masyarakat bisa mendapatkan kepala daerah yang lebih berkualitas, dan DPRD bisa mengawasi kinerja kepala daerah secara intensif," ungkap mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
Sultan meyakini kepala daerah pilihan wakil rakyat di daerah memiliki kapasitas yang lebih baik. Kepala daerah tersebut mampu menerjemahkan dan mendukung program prioritas pemerintah di daerah.
"Kami percaya Pilkada tidak langsung membuat partai politik merekomendasikan kader-kader terbaiknya sebagai calon kepala daerah. Dengan cara ini, masyarakat mendapat jaminan atas terpilihnya kepala daerah yang berintegritas dan memiliki kapasitas teknokratis," ujar Sultan.(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
