Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengajukan nama calon Wakil Presiden untuk mengisi kekosongan usai Gibran Rakabuming Raka berhenti. Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya mekanisme pengusulan kandidat tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan sikap resmi itu disampaikan AHY di Auditorium Yudhoyono, Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11).
AHY menjelaskan, sikap tersebut merujuk langsung pada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa MPR RI memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
Keputusan partai ini telah dikonsultasikan secara langsung dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui panggilan video pada Jumat pagi.
"Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulannya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," ujar AHY.
Selain menegaskan posisi partai terkait bursa calon wakil presiden, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif dan memberi ruang bagi proses ketatanegaraan yang sedang berjalan di parlemen.
Menurutnya, dinamika politik yang terjadi tidak boleh menghambat jalannya pemerintahan maupun agenda pembangunan nasional yang menyentuh kepentingan rakyat.
"Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi," tegas AHY.
Sikap resmi Partai Demokrat ini disampaikan menjelang agenda Rapat Gabungan MPR RI yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat siang pukul 14.00 WIB.
Rapat tersebut akan diikuti oleh pimpinan MPR, seluruh pimpinan fraksi, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) guna menentukan tanggal sidang paripurna, menyepakati surat resmi permintaan dua nama calon pengganti kepada Presiden Prabowo, serta membentuk tim verifikasi berkas dan tim ad hoc penyusun ketetapan MPR dalam batas waktu konstitusional 60 hari
