Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan bahwa wilayahnya siap terbebas dari Anak Tidak Sekolah (ATS). Semua anak di Jabar wajib mengikuti sekolah formal.
"Kita akan pastikan tidak ada anak Jabar tidak sekolah baik yang belum sekolah, putus sekolah, ataupun tidak melanjutkan, tidak ada, semua anak Jabar harus sekolah," tegas Herman mewakili Gubernur Jawa Barat, di Bandung, Selasa (10/11/2026).
Untuk mewujudkan Jabar bebas ATS pihaknya mengumpulkan 27 Kepala Dinas Pendidikan se-Jabar yang nantinya akan mengawal secara teknis. Pemda Provinsi Jabar akan memfasilitasi dan mendampingi sehingga ATS ini secepatnya bisa ditangani.
"ATS bisa secepatnya kita atasi, saya yakin bisa bahkan sangat bisa, kuncinya tekad karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita," ujar Herman.
Ia melanjutkan, dalam penanganan ATS tersebut, provinsi bisa mengambil peran lebih apalagi kabupaten/kota yang paling tahu kondisi masyarakatnya. Semua entitas seperti camat hingga perangkat desa atau kelurahan harus bahu membahu.
"Harapan Pak Gubernur Jabar secepatnya harus bebas dari ATS dan tentu tidak bisa melalui pendekatan superman tapi superteam," ucapnya.
Sekda Herman berharap, pengentasan ATS mendapat dukungan dari kementerian berupa anggaran. Namun demikian ia menegaskan ada atau tidak ada kucuran APBN pihaknya akan memaksimalkan anggaran BOS (bantuan operasional sekolah).
"Kami mohon Kementerian konsisten mendampingi, perkara nanti di perjalanan ada APBN Alhamdulillah. Ada atau tidak ada, the show must go on. Kita harus upayakan tapi minimal untuk BOS nya ada tetapi kan serapannya hari ini belum optimal," tuturnya.
ATS bisa masuk ke sekolah formal SD, SMP, SMA dan Sekolah Rakyat. Herman mengatakan, bila ada ATS yang beralasan membantu orang tua berdagang, Disdik hingga relawan harus mengedukasi mereka agar tetap harus sekolah apa pun kondisinya.
"Pak anak ini membantu orang tuanya dia memilih tidak sekolah tidak ada apa-apa tapi tetap anak ini harus sekolah edukasi mereka, teman-teman dari Disdik turun dari desa kecamatan relawan turun untuk mengedukasi, saya yakin bisa dan sudah pernah saya lakukan ke beberapa rumah," tegasnya.
Pengentasan ATS sangat berkaitan dengan bonus demografi Indonesia Emas 2045. Untuk itu Herman meminta dalam 5 tahun ke depan tidak ada lagi anak-anak, remaja, pemuda yang tidak produktif karena tidak punya bekal wawasan dari sekolah.
"Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dalam 5 tahun ini harus kita pastikan anak-anak, remaja, pemuda kita harus produktif dan salah satu alatnya ya sekolah. Ini harus dipahami dulu kenapa tidak boleh ada ATS," pungkasnya.
