JAKARTA, KOMPAS - Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi kursi Wakil Presiden Republik Indonesia yang kosong usai Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatan tersebut. Partai Demokrat menyerahkan proses pengusulan nama kepada Presiden Prabowo Subianto dan MPR sebagai pihak yang berwenang memilih. Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menilai sosok ideal pendamping presiden sebaiknya berasal dari kelompok politik terbesar di parlemen dengan rekam jejak kredibel di pemerintahan.
Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pernyataan berhenti sebagai wapres ke MPR pada Kamis (12/11/2026) siang. Setelah itu, Gibran menyerahkan surat yang sama ke Presiden Prabowo. Dalam surat itu, Gibran menegaskan bahwa pernyataan berhentinya dari jabatan wapres diambil atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara.
Adapun penegasan tidak akan mengajukan nama pengisi kursi Wapres yang kosong tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada Konferensi Pers Partai Demokrat di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Acara ini digelar untuk menyampaikan respons Partai Demokrat terhadap kondisi politik negeri belakangan ini.
”Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih'” ujar Agus.
Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sekali lagi, jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi.
Agus menuturkan, pernyataan itu selaras sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang 1945 terkait hak prerogatif presiden untuk mengusulkan nama calon yang nantinya akan dipilih berdasarkan keputusan MPR.
Menurut Agus, keputusan ini sesuai dengan mandat konstitusi partai. Keputusan ini juga sudah didialogkan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
Pada kesempatan tersebut Agus menegaskan, Partai Demokrat mengajak masyarakat tetap tenang selagi menunggu proses pemilihan wakil presiden sesuai jalan konstitusi. Partai Demokrat mengimbau pemerintah tetap fokus dalam melanjutkan agenda pembangunan negara.
”Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sekali lagi, jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” ucap Agus.
Di akhir pidato, Agus kembali menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak mengajukan nama anggota untuk mengisi jabatan wakil presiden.
Menanggapi dinamika pengisian kursi Wakil Presiden, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah dalam keterangan terpisah, memaparkan pandangannya mengenai kriteria sosok pendamping ideal bagi Presiden Prabowo Subianto.
Dalam keterangannya, Said menilai bahwa Presiden memiliki tiga opsi latar belakang cawapres, yakni dari internal koalisi, luar koalisi, maupun tokoh non-partai. Namun, Said secara spesifik menekankan bahwa sosok yang paling ideal saat ini adalah tokoh dari kelompok politik terbesar di parlemen yang memiliki rekam jejak kredibel di pemerintahan, sekaligus mampu menempatkan diri dengan baik.
"Sosok itu dari kelompok politik yang besar di parlemen, bahkan kalau perlu yang terbesar di parlemen, tetapi memiliki kecakapan dan rekam jejak di pemerintahan, sehingga pengalamannya bisa digunakan untuk membantu Presiden menyukseskan pemerintahannya," tegas Said.
Said menggarisbawahi arti penting harmoni agar tidak memunculkan perpecahan baru di dalam kabinet. "Satu hal yang sangat penting, meskipun dari kelompok politik, ia tidak menjadi pesaing atau matahari kembar kepemimpinan nasional,” ujar Said.
Said menyinggung proyeksi politik jangka panjang dari pemilihan wapres ini. Ia menilai, keselarasan dwitunggal yang baru nanti idealnya bisa terus berlanjut ke periode berikutnya supaya rencana pembangunan negara akan dirasakan secara nyata untuk rakyat.
Menurut Said, wapres harus mampu melengkapi sisi kepemimpinan nasional, termasuk merumuskan peta masalah strategis dan memberikan jalan keluar bagi presiden dalam arah politik yang sama. Opsi seperti ini dinilai paling ideal agar pemerintah fokus menyelesaikan persoalan mendasar rakyat dan menjadikan kepemimpinan nasional sebagai kekuatan strategis.
Meski menjabarkan kriteria yang spesifik untuk kekosongan jabatan itu diisi oleh sosok yang memiliki kekuatan terbesar di parlemen, Said tetap menghormati wewenang konstitusional Presiden.
"Namun semua itu berpulang ke Presiden. Beliaulah yang paling paham apa yang dibutuhkannya. Setidaknya dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang beliau pimpin, dan tantangan masalah yang harus diselesaikan ke depan," ujar Said.
