Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman memberikan keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Melalui kebijakan ini, denda berupa bunga atas keterlambatan pembayaran PBB dihapus hingga 31 Desember 2026.
Penghapusan denda berlaku untuk tunggakan PBB tahun pajak 2013 hingga 2026, dengan nilai sanksi bunga maksimal Rp100 juta. Meski dendanya dihapus, masyarakat tetap wajib membayar pokok pajak yang masih tertunggak.
Kebijakan tersebut berlaku mulai 20 Oktober hingga 31 Desember 2026. Artinya, wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB dapat memanfaatkan keringanan ini sebelum masa berlakunya berakhir.
Program ini dilaksanakan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Kepala BKAD Kabupaten Sleman Nomor 900.1.13.1/389/KPTS/2026 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terutang.
Melalui penghapusan denda ini, Pemkab Sleman berharap masyarakat dapat menyelesaikan tunggakan pajaknya tanpa harus menanggung tambahan biaya berupa bunga keterlambatan sesuai ketentuan program.
Selain meringankan beban wajib pajak, kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan mengoptimalkan penerimaan daerah. Pendapatan tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Sleman.
Sementara itu, realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Sleman hingga 10 November 2026 telah mencapai Rp93,9 miliar atau 95,3 persen dari target sebesar Rp98,5 miliar. Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp4,59 miliar penerimaan PBB-P2 yang belum tercapai.
Pemkab Sleman mengimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB untuk segera melakukan pembayaran dan memanfaatkan penghapusan denda sebelum program berakhir pada 31 Desember 2026.
