Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan telah memperoleh usulan kajian penyesuaian penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk 2027.
Dari hasil usulan itu, kini Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan tengah memperhitungkan lebih detail dampak penyesuaian PTKP terhadap ekonomi masyarakat dan APBN.
"Saat ini kita sedang melakukan kajian lebih detail dari dampak yang ada," kata Plt. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Hidayat Amir di kantornya, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Meski begitu, Amir mengingatkan, ukuran PTKP di Indonesia hingga saat ini sebetulnya masih lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP), yaitu Rp 4,5 juta per bulan.
"Ini pun perbandingan negara lain kita relatif lebih tinggi. Dengan garis kemiskinan 6,72 kali," tutur Amir.
Oleh sebab itu, ia menegaskan, pemerintah masih harus memperhitungkan secara cermat dari dampak penyesuaian PTKP pada 2027, terutama untuk menjaga keseimbangan penerimaan negara dan ekonomi masyarakat.
"Ini kita pertimbangkan PTKP ini perlu kita consider dampak penerimaan dan dampak ke masyarakat," paparnya.
(arj/arj)
