Sosok TK yang Disebut Kapolri dalam Kasus Penyadapan Presiden, Disebut Berpangkat Brigjen

Ilustrasi. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal di rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Dalam pemaparannya, ia sempat menyebut inisial TK saat menjabarkan peran empat tersangka yang telah ditetapkan Polri.  (Sumber: KompasTV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Polri mengungkap sosok TK yang sempat disebutkan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat memaparkan perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal pada rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). 

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir membeberkan sosok TK merupakan perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau brigadir jenderal (brigjen). 

“Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara itu,” ujarnya dalam keterangan pada Jumat (13/11/2026). 

Isir mengungkap TK tengah diperiksa oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi. 

Ia juga menegaskan proses pemeriksaan internal dan penyidikan pidana kasus dugaan penyadapan ilegal terus berlangsung untuk memastikan fakta dan keterlibatan pihak lain secara menyeluruh.

Baca Juga: Kepala Bakom Jawab soal Demo, Simbol 3 Jari, Makar, dan Isu Penyadapan Presiden | ROSI

Kapolri Sebut Sosok TK saat Paparkan Kasus Penyadapan di Raker DPR 

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI Kamis kemarin, Kapolri Suyudi membeberkan peran pihak-pihak yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyadapan presiden dan sejumlah pihak lain. 

Sejauh ini sudah ada empat tersangka yang ditetapkan, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN).

Lalu, Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH), serta Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU).

Dalam pemaparannya, Suyudi menyebut Ahrie Sonta yang menjabat Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Listyo Sigit, lalu meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik. 

"Kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance (pengawasan)," ujanya. 

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV, Antara