Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyebut polemik penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka menjadi pukulan telak bagi kementerian yang membidangi pendidikan.
Menurut Lalu, polemik tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan, khususnya dalam memperjelas regulasi penyetaraan ijazah agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
“Ya, pertama ini pukulan telak sebenarnya ya bagi kementerian yang membidangi pendidikan. Karena waktu itu kan namanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek),” kata Lalu saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).
Ia menilai, persoalan tersebut menjadi peringatan bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) maupun seluruh pemangku kepentingan bahwa pendidikan tidak semata-mata berkaitan dengan kepemilikan ijazah.
“Nah, tetapi ini menjadi warning bagi tidak hanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan bahwa bukan pendidikan itu bukan hanya soal ijazah,” ujarnya.
Menurutnya, pendidikan juga merupakan proses pembentukan karakter, moral, etika, adab, hingga budi pekerti.
“Pendidikan itu pada prinsipnya memanusiakan manusia. Jadi, tidak hanya selembar ijazah, tidak hanya selembar rapor, tidak hanya selembar transkrip nilai, tetapi pendidikan itu adalah pembentukan etika, pembentukan karakter, pembentukan moral, pembentukan adab, budi pekerti, dan lain sebagainya,” sambung Lalu.
Lebih lanjut, Lalu menyoroti perbedaan penafsiran terhadap regulasi penyetaraan ijazah, khususnya terkait penggunaan surat keterangan (suket). Ia menilai, diperlukan aturan yang jelas dan dapat menjadi acuan bersama agar persoalan serupa tidak kembali menimbulkan polemik.
“Bahwa kita harus memiliki regulasi yang memang betul-betul digunakan sebagai acuan, jangan menggunakan regulasi yang ganda dengan penafsiran masing-masing yang berbeda-beda. Kalau kita lihat kemarin, penafsiran masing-masing orang berbeda-beda terhadap dalam tanda kutip surat keterangan itu,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Lalu mengungkapkan Komisi X DPR berencana memasukkan ketentuan mengenai penyetaraan ijazah ke dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan payung hukum yang kuat dalam mengatur mekanisme penyetaraan pendidikan.
“Nah, di satu sisi itu menjadi pelajaran bagi kita semua, di sisi lain kami berencana memasukkan penyetaraan ini ke dalam bab di dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga kita memiliki payung hukum yang kuat,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, aturan tersebut tidak hanya diperlukan untuk menyelesaikan persoalan seperti yang terjadi pada Gibran.
Sebab, kata Lalu, banyak masyarakat Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri maupun lembaga pendidikan keagamaan, tetapi menghadapi kendala ketika ingin melanjutkan pendidikan di sekolah umum di Indonesia.
“Tidak hanya kita bicara lulusan yang di sekolah umum, hari ini di Indonesia juga banyak santri-santri kita yang dikirim ke pondok-pondok pesantren atau dikirim kuliah atau sekolah di luar negeri. Ketika mereka kembali mau melanjutkan ke sekolah umum di sini, itu terkendala,” bebernya.
Terkait kemungkinan penggunaan dokumen kehadiran atau attendance sebagai dasar penyetaraan, seperti yang dipersoalkan dalam kasus Gibran, Lalu mengatakan hal tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut bersama para pakar dan ahli.
“Ya nanti tentu secara teknis pasti kami akan diskusikan. Kami akan mengundang para pakar, kemudian para ahli tentunya di dalam membahas persoalan ini, karena memang ini enggak mudah,” katanya.
Selain itu, Lalu menilai perlu ada kejelasan mengenai persyaratan penerbitan suket dan surat keputusan (SK) penyetaraan ijazah. Sebab, selama ini masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai dasar penerbitan kedua dokumen tersebut.
“Ini yang harus kita sepakati bersama, karena kalau kita lihat yang masuk ke kami di Komisi X ada juga yang memiliki SK penyetaraan namanya, ada juga yang surat keterangan,” tuturnya.
Ia menegaskan, persyaratan penerbitan kedua dokumen tersebut perlu diatur secara jelas dalam revisi UU Sisdiknas. Adapun ketentuan teknisnya akan dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan turunan.
“Apa yang menjadi persyaratan dikeluarkannya surat keterangan, apa yang menjadi persyaratan dikeluarkannya SK, itu yang masih penafsirannya berbeda-beda, sehingga kami nanti di revisi Undang-Undang Sisdiknas itu tentu akan dengan tegas sebagai payung hukumnya,” tandas Lalu.
“Maka nanti di turunan di bawahnya, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya itu secara teknis akan diatur,” pungkasnya.
