Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mencatat realisasi anggaran penanggulangan bencana telah mencapai Rp 33,69 triliun per 10 November 2026. Anggaran tersebut berasal dari total pagu sebesar Rp 59,35 triliun yang disiapkan pemerintah untuk menangani berbagai bencana di Indonesia.
“Totalnya adalah Rp 59,35 triliun, dengan realisasi Rp 33,69 triliun pada 10 November,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (13/11).
Ia merinci, salah satu alokasi terbesar ditujukan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatera Bagian Utara yang terdampak bencana pada akhir 2025, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 50,84 triliun untuk kebutuhan tersebut.
Dari total anggaran itu, sekitar Rp 30 triliun dialokasikan untuk membiayai rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemudian, Rp 8,5 triliun disiapkan untuk berbagai kegiatan pendukung rencana induk, serta Rp 10,6 triliun berupa tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang telah disalurkan kepada seluruh daerah terdampak.
“Realisasinya berapa? Sampai dengan 31 Oktober realisasinya adalah Rp 30,78 triliun. Jadi masih ada Rp 20 triliun lagi, masih akan diserap untuk rehab-rekon Sumatera selama bulan November dan Desember,” jelas Suahasil.
Selain untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera, Kemenkeu juga mengalokasikan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan sebesar Rp 5,11 triliun.
“Dan realisasinya saat ini Rp 1,17 triliun. Di dalam 7 K/L termasuk dana siap pakai yang digunakan oleh BNPB,” lanjutnya.
Adapun untuk penanggulangan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah menyiapkan pagu sebesar Rp 970 miliar dengan realisasi Rp 320 miliar. Sementara itu, Suahasil menyatakan anggaran untuk penanganan bencana lainnya mencapai Rp 2,43 triliun, dengan realisasi sebesar Rp 1,42 triliun.
“Kita berharap diserap dengan cepat. Dilakukan sesuai prioritas yang memang sudah didesain. Namun harus tetap efisien selama dua bulan ke depan ini,” sebut Suahasil.
