Polri Ungkap 5 Kasus TPPO, dari Pengantin Pesanan hingga Tentara Bayaran

Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Bareskrim Polri mengungkap lima perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan berbagai modus. Sebanyak 13 orang ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan.

Pengungkapan tersebut mencakup perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke luar negeri, pengiriman perempuan sebagai asisten rumah tangga (ART), praktik pengantin pesanan, hingga perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk menjadi tentara bayaran di Rusia.

Dalam tiga perkara pertama, penyidik mengungkap penempatan PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi yang berujung pada kematian korban. Polisi juga membongkar perekrutan tujuh perempuan untuk dipekerjakan sebagai ART melalui Singapura dan Turki.

Selain itu, terungkap dugaan praktik pengantin pesanan ke Tiongkok yang disertai pemalsuan identitas. Dari ketiga perkara tersebut, polisi menetapkan 10 orang sebagai tersangka.

Sementara itu, dua perkara lainnya berkaitan dengan perekrutan WNI untuk menjadi tentara bayaran di Rusia. Para korban awalnya ditawari pekerjaan sebagai tenaga logistik, petugas keamanan, hingga tenaga medis.
 

Para perekrut menjanjikan gaji sebesar USD3.000 per bulan dan bonus hingga USD35 ribu. Namun, para korban diduga justru dikirim untuk bekerja sebagai militer bayaran di wilayah konflik. Dalam dua perkara tersebut, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

Menanggapi pengungkapan tersebut, Polri mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama yang menjanjikan gaji dan bonus dalam jumlah besar.

Masyarakat juga diminta memastikan proses perekrutan dan keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan calon pekerja memperoleh perlindungan hukum dan terhindar dari praktik eksploitasi.

Direktur PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah mengatakan pengungkapan lima perkara tersebut merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat.

"Ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat sekaligus menunjukkan komitmen kami untuk memastikan bahwa setiap tindak pidana terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan, termasuk perdagangan orang, akan ditangani secara profesional, tegas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegas Nurul dalam tayangan Metro Siang Metro TV, Jumat, 13 November 2026.

Ia menegaskan Polri tidak menoleransi praktik eksploitasi maupun perdagangan manusia. Penanganan hukum akan dilakukan terhadap siapa pun yang diduga terlibat, tanpa memandang latar belakangnya.

Nurul juga menekankan proses penegakan hukum tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan menghormati proses peradilan.