NUSA DUA, KOMPAS — Pemerintah akan mengevaluasi program mandatori biodiesel 50 persen atau B50 yang telah berjalan sejak 1 Juli 2026. Saat ini, pemerintah masih punya waktu satu bulan untuk memastikan program tersebut tidak mempengaruhi pasokan minyak mentah sawit.
Program mandatori B50 mewajibkan pencampuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50 persen bahan bakar minyak jenis solar. Biodiesel yang digunakan dalam program ini berupa fatty acid methyl ester (FAME), yaitu bahan bakar nabati yang dihasilkan melalui pengolahan minyak nabati, terutama minyak kelapa sawit.
Mandatori bauran tersebut menjadi perbincangan dalam Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) and 2027 Price Outlook yang berlangsung pada Kamis-Jumat (12-13/11/2026) di Nusa Dua, Bali. Forum tahunan yang telah digelar sebanyak 22 kali itu mengusung tema ”Palm Oil in a Fragmented World: Securing Food, Energy, and Economic Resilience” dan diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).
Bagi pemerintah, kebijakan ini merupakan salah satu langkah strategis untuk mengurangi impor solar, memperkuat ketahanan energi, sekaligus meningkatkan penyerapan minyak sawit di dalam negeri.
Namun, industri sawit melihat sisi lain dari mandatori tersebut. B50 secara otomatis akan meningkatkan kebutuhan bahan baku berbasis kelapa sawit. Konsekuensinya, kebijakan ini juga berpotensi mengubah keseimbangan pasokan dan permintaan CPO nasional.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, mandatori B50 akan tetap berjalan. Menurut dia, selama ini pelaksanaan B50 telah melalui berbagai uji teknis dan perhitungan yang matang.
Meskipun demikian, Eniya memahami kekhawatiran terhadap mandat B50 akan mengurangi ketersediaan feedstock atau bahan baku industri. Menurutnya, pemerintah telah memastikan pasokan bahan baku cukup untuk memenuhi kebutuhan program mandatori hingga tahun depan. Dengan demikian, pelaku industri masih bisa melakukan ekspor secara normal.
Untuk memastikan itu, lanjut Eniya, pekan depan, pemerintah akan menggelar rapat teknis membahas implementasi program B50 pada 2027. Pertemuan itu secara khusus akan mengevaluasi dan mematangkan proyeksi kebijakan energi hijau untuk tahun depan.
"Implementasi tahun depan juga harus mengkaji kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta mitigasi aspek finansial," kata Eniya di sela-sela acara IPOC 2026, di Nusa Dua, Bali, Jumat (13/11/2026).
Evaluasi dilakukan karena pemerintah ingin memastikan tidak ada kebijakan yang mengganggu keberlanjutan industri. Pemerintah masih terus mengevaluasi berbagai risiko, termasuk menentukan secara lebih cermat komposisi biodiesel untuk tahun depan. "Saya masih punya waktu satu bulan," ungkapnya.
Hingga November 2026, data ESDM, realisasi penyaluran biodiesel domestik telah mencapai 13,84 juta kiloliter atau sekitar 83 persen dari total alokasi sebesar 16,75 juta kiloliter.
Eniya menegaskan, saat ini insentif diberikan khusus untuk penggunaan biodiesel pada sektor public service obligation (PSO), meskipun permintaan biodiesel di sektor non-PSO meningkat. Artinya, semakin banyak badan usaha yang mulai melirik penggunaan B50 meski tidak mendapatkan insentif atau kewajiban khusus.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan, dalam paparannya, mandatori B50 perlu diiringi kepastian regulasi dan stabilitas kebijakan. Pada dasarnya, GAPKI mendukung upaya memperkuat ketahanan energi melalui program ini. Namun, koordinasi dan sinergi perlu diperdalam.
Sejak diimplementasikan, B50 menjadi tonggak penting perjalanan Indonesia menuju transisi energi nasional. Hingga 2026, data GAPKI menunjukkan distribusi biodiesel dilaporkan telah mencapai 75-80 persen secara nasional. Program ini diproyeksikan menghasilkan penghematan devisa sekitar Rp 170 triliun, menyerap 14 juta ton minyak sawit mentah, serta mendukung sekitar 2,1 juta lapangan kerja.
"Keberhasilan program B50 harus diiringi dengan kepastian regulasi, stabilitas kebijakan, serta koordinasi yang kuat antarkementerian dan lembaga pemerintah. Berikan kami sinergi, bukan kejutan," ungkap Eddy.
Kebutuhan minyak sawit mentah perlu dilihat dari kemampuan produksi industri sawit nasional. Eddy menyebutkan, saat ini, terdapat urgensi untuk mengatasi persoalan perkebunan kelapa sawit yang semakin menua serta kesenjangan produktivitas, khususnya di tingkat perkebunan rakyat.
Program peremajaan sawit nasional yang komprehensif menjadi kebutuhan mendesak untuk memperbarui tanaman tua, meningkatkan hasil produksi, memperkuat pendapatan petani, serta memastikan daya saing industri kelapa sawit Indonesia dalam beberapa dekade mendatang.
Di tengah berbagai tantangan, seperti El Niño, persoalan Selat Hormuz, serta tekanan regulasi dari dalam dan luar negeri, Eddy menyebutkan, produksi minyak sawit berpotensi turun hingga 3 juta ton pada 2027. Untuk itu, GAPKI mengajak pemerintah memperkuat koordinasi dan menjaga konsistensi kebijakan guna memberikan kepastian usaha.
"Kami juga mengajak semua pihak untuk menjamin keberlanjutan investasi serta mendukung keberhasilan program biodiesel dalam jangka panjang," ujarnya.
Ekonom dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memaparkan hasil simulasi kuantitatif untuk periode 2027-2030. Hasil simulasi menunjukkan, penerapan bauran B50 yang dipatok secara kaku (fixed mandate) memang mampu menghindari impor solar hingga 46,82 juta kiloliter. Namun, kebijakan tersebut memicu dua konsekuensi utama, yakni penyusutan volume ekspor CPO karena pasokan terserap pasar domestik serta membengkaknya beban insentif selisih harga biodiesel untuk public service obligation (PSO).
"Jika dipatok kaku tanpa mekanisme penyesuaian, simulasi menunjukkan volume ekspor sawit berpotensi tertahan di kisaran 26,16 juta ton pada 2030. Sementara itu, dana pungutan ekspor BPDP tidak lagi mencukupi untuk menutup beban insentif sehingga berisiko memicu defisit pendanaan," papar Achmad dalam Panel Kedua IPOC 2026.
Achmad mengusulkan, opsi kebijakan adaptif yang dilengkapi batas pengaman fiskal dan pasokan. Dengan demikian, tingkat bauran dapat disesuaikan secara dinamis mengikuti fluktuasi harga pasar. Penyaluran biodiesel pun bisa lebih optimal tanpa membebani negara.
"Kita memerlukan instrumen mitigasi agar target energi tidak membebani keuangan negara dan neraca perdagangan," ungkapnya.
Hal serupa disampaikan Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, Teuku Riefky. Menurut dia, mandat tersebut berpotensi meningkatkan beban subsidi. Ketika beban subsidi meningkat, pajak ekspor juga berpotensi naik.
"Yang paling terdampak nanti juga smallholders, termasuk petani sawit. Sebab, daya beli mereka akan tergerus," ungkap Riefky saat ditemui di sela-sela jumpa media.
Riefky mengatakan, kenaikan pajak ekspor akan sangat bergantung pada besarnya kebutuhan subsidi. "Kebutuhan subsidi juga bergantung pada seberapa besar kesenjangan antara harga CPO (biodiesel) dan crude oil (solar fosil)," ujarnya.
Ia memprediksi akan terjadi kenaikan harga hingga 30 dollar AS dari harga saat ini (harga CPO saat ini 3 dollar AS per barel). "Namun, sekali lagi, ini akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan di Selat Hormuz," katanya.
Sejak ketegangan di Timur Tengah meningkat, belum ada kepastian mengenai pembukaan Selat Hormuz yang dibatasi sejak konflik. Selat ini menjadi jalur penting perdagangan dunia, terutama untuk perdagangan minyak mentah.
Untuk itu, Riefky menyarankan pemerintah menunda mandatori B50. Menurut dia, kebijakan yang hanya ditetapkan melalui surat keputusan tersebut masih bisa ditunda.
"Sebenarnya, mandat B50 ini hal yang bisa ditunda sehingga tidak melebarkan kesenjangan harga tadi," kata peneliti kebijakan makroekonomi dan keuangan tersebut.
