Realisasi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 31 Oktober 2026 baru mencapai Rp1,17 triliun. Jumlah tersebut masih jauh dari total anggaran yang disediakan pemerintah sebesar Rp5,11 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan, anggaran penanganan karhutla tersebut dialokasikan melalui tujuh kementerian dan lembaga (K/L). Alokasi itu juga mencakup dana siap pakai yang digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Penanganan kebakaran hutan dan lahan, ini telah kita sediakan pagu Rp5,11 triliun dan realisasinya saat ini Rp1,17 triliun di dalam tujuh K/L termasuk dana siap pakai yang digunakan oleh BNPB,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Besarnya anggaran yang belum terserap tersebut menjadi bagian dari catatan realisasi belanja pemerintah untuk penanganan bencana sepanjang 2026. Pemerintah menyediakan anggaran tersebut untuk mendukung berbagai kebutuhan penanggulangan karhutla melalui kementerian dan lembaga terkait.
Selain penanganan karhutla, pemerintah juga mengalokasikan anggaran besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatera bagian utara.
Suahasil menjelaskan, total anggaran untuk pemulihan wilayah tersebut mencapai Rp50,84 triliun. Namun, hingga 31 Oktober 2026, realisasinya baru mencapai Rp30,78 triliun. Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp20 triliun yang ditargetkan terserap pada November dan Desember 2026.
Anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut mencakup Rp30 triliun untuk pembiayaan rencana induk, Rp8,5 triliun untuk kegiatan pendukung rencana induk, serta tambahan transfer ke daerah terdampak bencana.
Baca Juga: Rupiah Tembus Rp18.254 per Dolar AS, Ini Kata Menkeu Suahasil
Baca Juga: Setoran Pajak Kurang Rp514 T, Menkeu Minta Dukungan Masyarakat
Pemerintah berharap sisa anggaran pemulihan Sumatera dapat segera digunakan sesuai prioritas yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan efisiensi.
“Kita berharap diserap dengan cepat, dilakukan sesuai prioritas yang memang sudah didesain, namun harus tetap efisien selama dua bulan ke depan ini,” kata Suahasil.
Penanganan karhutla serta pemulihan wilayah terdampak bencana menjadi bagian dari belanja APBN 2026. Pemerintah perlu memastikan anggaran yang telah disediakan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan mendukung pelaksanaan program di lapangan.
