Pemerintah akan menerapkan aturan baru mengenai tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis mulai 1 Januari 2027. Komoditas tersebut meliputi ekspor batu bara, kelapa sawit, dan atau paduan besi (ferro alloy). Dalam hal ini PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan bertindak sebagai perantara tunggal.
Direktur Utama PT DSI Luke Thomas Mahony mengungkapkan regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola, transparansi, dan daya saing perdagangan komoditas strategis Indonesia.
"Mulai 1 Januari, yang waktunya sudah tidak lama lagi, ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) beserta produk turunannya yang tercantum dalam regulasi akan diproses melalui platform DSI," ujarnya Luke dalam Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, Bali, Jumat (13/11).
Luke menjelaskan, persiapan implementasi platform tersebut telah dilakukan sejak masa transisi pada Juni, saat kebijakan ini diumumkan oleh Presiden. DSI telah bekerja sama dengan eksportir untuk melakukan verifikasi dokumen dan menjalankan uji coba sistem agar implementasi platform dapat berjalan dengan baik.
Meski proses ekspor nantinya melalui platform DSI, ia memastikan mekanisme perdagangan antara penjual dan pembeli tidak berubah. Harga, volume, hingga spesifikasi komoditas tetap akan ditentukan melalui negosiasi masing-masing pihak.
"Hubungan komersial antara pembeli dan penjual akan tetap berjalan seperti sebelumnya. Aliran komoditas antara pembeli dan penjual, serta aliran pembiayaannya, juga tetap berlangsung," katanya.
Mekanisme ekspor yang dijalankan melalui platform milik DSI tidak akan menggantikan mekanisme pasar. Platform tersebut akan berperan sebagai pengintegrasi data, fasilitator pasar, sekaligus platform tata kelola perdagangan.
“Jadi, DSI bukanlah tentang menciptakan gangguan, melainkan memastikan keberlanjutan yang diperkuat melalui tata kelola yang lebih baik,” jelas Luke.
Melalui sistem tersebut, data dan informasi yang selama ini tercatat di berbagai sistem pemerintah akan dihubungkan agar lebih mudah terlihat dan ditelusuri. DSI juga akan bekerja sama dengan pemerintah, eksportir, lembaga keuangan, asosiasi, hingga pembeli internasional untuk menjaga kelancaran perdagangan selama implementasi berlangsung.
Di sisi lain, biaya layanan platform yang akan dikenakan kepada eksportir masih menjadi perhatian pelaku usaha. Luke menyebut besaran biaya tersebut masih dibahas bersama para pemegang saham dan akan diumumkan secara resmi pada Desember 2026. Namun, ia memberi gambaran bahwa biaya layanan tersebut akan diperhitungkan sekitar satu digit dolar Amerika Serikat (AS) per ton.
“Meski kami masih membahas dengan para pemegang saham, berdasarkan harga pasar saat ini, biaya DSI diperkirakan akan berada pada kisaran satu digit dolar AS,” ujar Luke.
Biaya layanan tersebut akan diumumkan secara resmi pada Desember 2026.
Selain biaya layanan platform, DSI juga menerima sejumlah masukan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan pelaku industri terkait kecepatan proses serta perlindungan informasi komersial.
Menurutnya, penguatan tata kelola melalui DSI diharapkan dapat membuka peluang baru bagi industri sawit Indonesia. Data ekspor yang lebih konsisten dan dapat diandalkan dinilai dapat memperkuat kepercayaan pasar terhadap produk sawit Indonesia.
Hal ini juga diharapkan membantu Indonesia menghadapi perubahan persyaratan di negara tujuan ekspor yang kini semakin menuntut transparansi dan keberlanjutan.
DSI akan terus berdiskusi dengan GAPKI, kementerian terkait, eksportir, dan asosiasi industri, baik menjelang penerapan platform pada 1 Januari maupun setelah implementasinya berjalan.
“Komitmen kami adalah menjadikan perdagangan minyak sawit Indonesia lebih terbuka, lebih mudah ditelusuri, dan lebih akuntabel,” ujarnya.
GAPKI Tanggapi Soal Biaya Layanan Platform DSIKetua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menilai keberadaan PT DSI sebagai perantara tunggal pada dasarnya tidak menjadi persoalan bagi pelaku usaha. Menurutnya, tambahan proses tersebut dapat diterima selama bertujuan memperkuat transparansi dan mencegah terjadinya kecurangan dalam perdagangan.
"Sebenarnya tidak ada masalah bahwa dengan perantara tunggal, kita masih bisa. Artinya memang ada penambahan birokrasi, tapi tidak masalah. Kenapa? Untuk meyakinkan pemerintah dan masyarakat bahwa tidak terjadi kecurangan atau fraud di situ," kata Eddy.
Meski demikian, Eddy menyoroti rencana pengenaan biaya layanan platform DSI yang disebut berada di kisaran satu digit dolar AS per ton. Menurut dia, kisaran tersebut masih cukup luas karena dapat mencakup biaya hingga USD 9 per ton.
Eddy mencontohkan, jika biaya layanan ditetapkan sebesar USD 9 per ton, dengan volume ekspor sawit sekitar 30 juta ton, total biaya yang ditanggung eksportir dapat mencapai sekitar USD 270 juta.
"Nah, tinggal satu digitnya berapa? Karena satu digit itu kan bisa USD 9. Kalau sembilan, ekspor kita sekitar 30 juta ton, itu sudah cukup besar," ujarnya.
Lebih lanjut, Eddy menekankan biaya layanan DSI jangan sampai menambah beban industri secara berlebihan. Sebab, eksportir sawit saat ini telah menanggung sejumlah kewajiban, mulai dari pungutan ekspor, bea keluar, hingga kewajiban pemenuhan pasar domestik atau domestic market obligation (DMO).
Menurutnya, tambahan biaya yang terlalu besar berpotensi menekan harga minyak sawit di dalam negeri. Pada akhirnya, kondisi itu dikhawatirkan dapat berdampak pada harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani.
"Nah itu seperti itulah. Jadi artinya beban kita akan semakin berat. Tapi ya silakan, artinya bahwa ini yang penting tidak memberatkan. Kalau tidak memberatkan seharusnya tidak masalah, yang penting nanti terjadi transparansi di situ," pungkas Eddy.
