JAKARTA, DISWAY.ID - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai polemik penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menjadi pukulan telak bagi kementerian yang membidangi pendidikan.
Dia mengatakan, persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Menurut Lalu, polemik yang terjadi menunjukkan pentingnya pembenahan regulasi agar persoalan serupa tidak kembali muncul, terlebih menyangkut persyaratan pendidikan dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.
BACA JUGA:Mendikti Saintek Brian Yuliarto: Rektor Jangan Mager, Turun ke Industri dan Daerah Demi Riset Berdampak
"Ya, pertama ini pukulan telak sebenarnya bagi kementerian yang membidangi pendidikan. Karena waktu itu kan namanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi," kata Lalu di DPR RI, Jumat, 13 November 2026.
Dia menegaskan, pendidikan tidak semata-mata berkaitan dengan kepemilikan ijazah, rapor, ataupun transkrip nilai. Lebih dari itu, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang.
"Pendidikan itu pada prinsipnya memanusiakan manusia. Jadi, tidak hanya selembar ijazah, tidak hanya selembar rapor, tidak hanya selembar transkrip nilai, tetapi pendidikan itu adalah pembentukan etika, pembentukan karakter, pembentukan moral, pembentukan adab, budi pekerti, dan lain sebagainya," ujarnya.
Lalu menilai, kejadian tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pihak agar memiliki regulasi yang jelas dan dapat dijadikan acuan bersama.
BACA JUGA:PDIP Nilai Mundurnya Gibran Harus Jadi Momentum Koreksi Praktik Kekuasaan
Dengan begitu, tidak muncul penafsiran berbeda-beda terhadap aturan maupun dokumen pendidikan.
Dia mencontohkan, polemik terkait surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran memperlihatkan adanya perbedaan interpretasi di antara sejumlah pihak.
"Kalau kita lihat kemarin, penafsiran masing-masing orang berbeda-beda terhadap dalam tanda kutip surat keterangan itu," tuturnya.
Sebagai tindak lanjut, Lalu mengungkapkan Komisi X DPR RI berencana memasukkan ketentuan mengenai penyetaraan pendidikan ke dalam salah satu bab revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam mengatur mekanisme penyetaraan ijazah dan pendidikan dari berbagai jalur maupun negara.
BACA JUGA:Dasco Buka Suara soal Pengunduran Diri Gibran dari Kursi Wapres
- 1
- 2
- »
