Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menindak vendor pengangkut sampah hotel, restoran, dan kafe (Horeca) yang diduga tidak mengelola sampah sesuai aturan dan menyerahkannya ke pemulung untuk dipilah secara ilegal di kawasan Keputih, Surabaya.
M. Fikser Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya mengatakan, pihaknya telah memanggil dan memberikan sanksi kepada vendor yang melanggar. Sanksi terberat bisa berupa pencabutan izin pembuangan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
“Untuk vendornya yang melakukan itu kami sudah panggil, kami sudah berikan sanksi. Nah, sanksi berat kita bisa mencabut izin pembuangan sampahnya ke TPA,” ujar Fikser kepada suarasurabaya.net usai mengisi program talkshow Semanggi Suroboyo, Jumat (13/11/2026).
Dari hasil penertiban, kata Fikser, DLH menemukan 97 titik pemilahan sampah ilegal di Keputih. Sebanyak tujuh titik sudah ditertibkan, sementara 90 titik lainnya mulai ditangani secara bertahap.
Seharusnya, pemilahan sampah itu dilakukan di lokasi Horeca, dan hanya residunya yang dibuang ke TPA. Tapi, ada vendor yang menyerahkan sampah kepada pemulung untuk dipilah.
Sampah yang masih memiliki nilai jual kemudian dijual kembali, sedangkan residu yang seharusnya dibuang ke TPA, justru dibiarkan menumpuk hingga mencemari lingkungan.
“Akhirnya menimbulkan pencemaran lingkungan. Warga pun protes terkait dengan bau. Dia juga melakukan pencemaran ke tanah,” katanya.
Fikser menjelaskan, DLH telah melakukan sosialisasi dan menemui para pemilik bangunan yang digunakan untuk aktivitas pemilahan sampah tersebut.
Dia menegaskan, penertiban bukan untuk mematikan mata pencaharian pemulung. Hanya saja, Pemkot minta agar aktivitas pemilahan sampah memiliki izin dan memenuhi standar pengelolaan lingkungan.
Standar itu antara lain ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), konveyor untuk pemilahan, prosedur operasional standar (SOP) pembuangan residu, serta armada pengangkut sampah tertutup.
Vendor juga diminta memiliki tempat pengelolaan sampah sendiri sesuai standar yang ditetapkan. Dengan begitu, asal sampah dapat ditelusuri dan jenis sampah yang dibuang ke TPA bisa diketahui.
“Jadi, kita lagi terapkan ini sekarang. Kita memang lagi untuk sementara lakukan penertiban, tetapi vendor pun juga kita berikan sanksi, tidak hanya para pekerja itu, pemulung-pemulung itu yang kemudian dapat sanksi. Tidak fair kalau kita tidak melakukan teguran kepada vendor,” tegas Fikser.
Kepala DLH menjelaskan, kawasan Keputih sendiri merupakan bekas TPA yang ditutup pada tahun 2000-an. Lokasi pemilahan sampah yang awalnya kecil, kini semakin meluas seiring padatnya permukiman di sekitarnya.
Untuk menghentikan aktivitas ilegal, petugas melakukan penyegelan dengan bantuan Satpol PP. Setelah itu, pelaku usaha diberikan edukasi dan pendampingan hingga mendapatkan perizinan sesuai standar pengelolaan lingkungan.
“Untuk menghentikan mereka kita segel dulu, kita segel pakai Satpol PP Linmas. Setelah itu mereka kita berikan edukasi, kita yang mendampingi untuk mereka bisa mendapatkan perizinan sampai proses itu benar-benar sesuai dengan standar pengelolaan lingkungan,” pungkasnya. (bil/faz)
