HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan partainya tidak akan mengusulkan nama calon Wakil Presiden (Wapres) untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya.
AHY menegaskan, Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon Wapres pengganti kepada Presiden Prabowo Subianto. Sikap tersebut diambil dengan berpedoman pada ketentuan konstitusi yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” ujar AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jumat (13/11).
Dia menjelaskan, Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengatur mekanisme pengisian jabatan Wapres apabila terjadi kekosongan. Dalam ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden.
“Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” jelasnya.
AHY mengatakan, keputusan Demokrat untuk tidak mengusulkan nama juga sejalan dengan konstitusi partai. Sebelum menyampaikan sikap tersebut, dia mengaku telah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut AHY, mekanisme pergantian Wapres harus berjalan sesuai dengan aturan konstitusi. Karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat menghormati proses yang sedang berlangsung dan tidak terburu-buru membangun spekulasi politik.
Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif. Dinamika politik yang berkembang, kata dia, tidak seharusnya mengganggu kehidupan masyarakat.
“Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” tegasnya.
Diketahui, kursi Wakil Presiden mengalami kekosongan setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11).
Pengunduran diri tersebut kemudian memunculkan pembahasan mengenai mekanisme pengisian jabatan Wapres yang akan ditempuh pemerintah dan lembaga negara terkait.
Sikap Demokrat yang memilih tidak mengusulkan nama menegaskan bahwa partai tersebut menyerahkan proses selanjutnya kepada Presiden dan MPR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
