Prabowo dijadwalkan menganugerahkan tanda kehormatan bintang jasa kepada relawan, tenaga kesehatan (nakes), dan korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menganugerahkan tanda kehormatan bintang jasa kepada relawan, tenaga kesehatan (nakes), dan korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Agenda penganugerahan tanda kehormatan dan bintang jasa oleh Presiden Prabowo ini diungkapkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf. Mulanya, Muzzammil ditanya oleh awak media terkait rencana pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum (Ketum) Partai Politik (Parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Muzzammil pun menyebut bahwa penganugerahan bintang jasa menjadi salah satu agenda Prabowo di Istana Bogor hari ini. “Penganugerahan bintang jasa kepada relawan dan korban karhutla, bencana dan tenaga kesehatan,” kata Muzzammil saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).
Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan mengumpulkan pimpinan partai politik koalisi di Istana Bogor. Pertemuan tersebut diagendakan berlangsung pukul 16.00 WIB. Muzzammil membenarkan rencana pertemuan tersebut sekaligus memastikan dirinya akan hadir di Istana Bogor. “Ya,” ujar Muzzammil.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan berkonsultasi dengan partai-partai koalisi terkait dua nama calon pengganti Gibran Rakabuming Raka yang telah mengundurkan diri. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Yusril mengatakan, Presiden Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk mengusulkan dua nama calon Wapres kepada MPR. “Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau,” kata Yusril setelah mendampingi Prabowo bertemu dengan pimpinan MPR di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Diketahui, aturan tentang pemilihan Wapres tercantum dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang dikenal sebagai UU MD3.
“Pengusulan 2 (dua) calon wakil presiden kepada MPR merupakan prakarsa Presiden. Dua calon wakil presiden tersebut berasal dari 1 (satu) partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,” demikian isi penjelasan Pasal 4 huruf e.
Sementara itu, berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, presiden mengajukan dua calon untuk dipilih oleh MPR dalam waktu paling lambat 60 hari.
(kunthi fahmar sandy)
