HARIAN.FAJAR.CO.ID, TAKALAR – Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, menjadi wakil Kabupaten Takalar dalam penilaian 10 besar calon Desa Percontohan Antikorupsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.
Penilaian tersebut berlangsung di Kantor Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Jumat, 13 November 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan seleksi untuk menentukan desa percontohan antikorupsi di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
Penilaian tersebut juga merupakan tindak lanjut dari Surat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nomor B/6821/DKM.01.02/80-84/10/2026.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Takalar, Drs. Rijal Mustamin, M.M., yang mewakili Bupati Takalar, menyambut langsung kedatangan tim penilai di Desa Topejawa.
Dalam sambutannya, Rijal menyampaikan bahwa Kabupaten Takalar memiliki 86 desa dan 24 kelurahan dengan dukungan pendanaan pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
“Dari sekian banyak desa di Kabupaten Takalar, kami menilai Desa Topejawa memiliki kesiapan untuk mewakili Takalar dalam penilaian calon Desa Percontohan Antikorupsi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan,” ujar Rijal.
Ia berharap, melalui penilaian tersebut, Desa Topejawa dapat memperoleh hasil terbaik dan melangkah ke tingkat nasional. Lebih dari itu, keikutsertaan Topejawa diharapkan menjadi motivasi bagi desa-desa lainnya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, pemerintahan desa yang bersih harus dibangun melalui komitmen bersama, mulai dari pemerintah desa, lembaga pengawasan, hingga keterlibatan aktif masyarakat.
Sementara itu, Ketua Tim Penilai Calon Percontohan Desa Antikorupsi, Irhan Kamal, S.E., M.T., Ak., M.Ak., menjelaskan bahwa Desa Topejawa telah melewati sejumlah tahapan seleksi hingga berhasil masuk dalam 10 besar calon desa percontohan antikorupsi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
“Sejak tahap administrasi, Desa Topejawa sudah memenuhi kriteria penilaian. Namun, yang paling penting bukan hanya kelengkapan administrasi, melainkan bagaimana tata kelola pemerintahan, pengawasan, dan keterbukaan pelayanan publik benar-benar diterapkan dalam kehidupan pemerintahan desa,” jelas Irhan.
Ia menegaskan, pengelolaan Dana Desa membutuhkan pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan. Hal tersebut penting agar setiap anggaran yang dikelola dapat digunakan sesuai peruntukan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui program Desa Antikorupsi, kita ingin menegaskan bahwa pemerintah desa harus mampu mengelola anggaran secara transparan dan bertanggung jawab, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.
Dalam penilaian tersebut, terdapat lima komponen utama yang menjadi indikator penilaian Desa Antikorupsi, yakni tata kelola pemerintahan, pengawasan, partisipasi masyarakat, keterbukaan pelayanan publik, dan kearifan lokal.
Kelima komponen tersebut menjadi tolok ukur dalam melihat sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, dan partisipasi masyarakat telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Selain memeriksa kelengkapan dokumen administrasi, tim penilai juga melihat secara langsung penerapan tata kelola pemerintahan di Desa Topejawa.
Penilaian lapangan ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa komitmen antikorupsi tidak hanya tertuang dalam dokumen, tetapi juga diwujudkan melalui praktik pelayanan dan pengelolaan pemerintahan sehari-hari.
Tim penilai berharap Desa Topejawa dapat memenuhi seluruh indikator yang ditetapkan dan melanjutkan tahapan seleksi sebagai wakil Provinsi Sulawesi Selatan menuju penilaian tingkat nasional.
Keikutsertaan Desa Topejawa dalam 10 besar calon Desa Percontohan Antikorupsi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan desa, sekaligus mendorong terwujudnya pelayanan publik yang bersih, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Tim Penilai Provinsi Sulawesi Selatan, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bidang Humas Diskominfo Takalar, Inspektorat Kabupaten Takalar, Camat Mangarabombang, Kepala Desa Topejawa, Bhabinkamtibmas Topejawa, Ketua dan anggota BPD Desa Topejawa, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. (mgs)
