Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) memperkuat kebijakan responsif gender dalam menghadapi verifikasi lapangan evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) periode 2024-2025.
Evaluasi tersebut dilaksanakan dalam rangka penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (PPE) 2026 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
"Tantangan tersebut menjadi dasar bagi kami untuk terus memperkuat kebijakan responsif gender, meningkatkan perlindungan, serta memastikan akses dan layanan publik yang inklusif bagi seluruh warga Jakarta Selatan," kata Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan saat ini, besarnya peran perempuan menuntut hadirnya kebijakan responsif gender yang kuat, terutama untuk menjawab tiga tantangan utama, yakni perlindungan pekerja perempuan, penanganan kekerasan terhadap perempuan, serta pemenuhan hak kelompok rentan, antara lain penyandang disabilitas dan lansia.
Verifikasi tersebut merupakan salah satu tahapan evaluasi untuk melihat komitmen dan upaya pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam berbagai sektor pembangunan.
Untuk mewujudkan itu semua, Pemkot Jakarta Selatan berkomitmen melalui landasan regulasi yang berjenjang, termasuk penetapan enam regulasi tingkat kota serta Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Tahun 2023-2026 melalui SK Wali Kota Nomor 31 Tahun 2023, melakukan sejumlah upaya terpadu melalui intervensi dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, sehingga membuahkan hasil positif.
Baca juga: Indeks Ketimpangan Gender Jakarta terendah secara nasional
Pada 2025, kata Syafrin, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jakarta Selatan tercatat meningkat sebesar 2,01 persen. Pada saat yang sama, angka ketimpangan gender dapat ditekan hingga turun sebesar 15,65 persen.
"Capaian kedua indikator tersebut bahkan melampaui rata-rata Provinsi DKI Jakarta maupun nasional," ungkap Syafrin.
Ke depan, dia menuturkan Pemkot Jakarta Selatan telah menetapkan lima arah strategis untuk mengawal keberlanjutan PUG, salah satunya dengan memperluas jangkauan Ruang Bersama Indonesia ke seluruh 65 kelurahan serta memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak hingga ke tingkat RT/RW.
"Kesetaraan gender bukan sekadar wacana, tetapi komitmen kami di Jaksel untuk nyata dan sepenuh hati," ujar Syafrin.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Selatan Rizky Hamid menambahkan untuk mendukung implementasi PUG di lapangan, Pemkot Jakarta Selatan juga menghadirkan lima inovasi unggulan sepanjang periode 2024-2025, yang meliputi Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, integrasi ruang publik ramah disabilitas di Blok M Hub, layanan homecare ibu nifas Pasukan Pink di Puskesmas Pancoran, Ekowisata Ciliwung di Kelurahan Cikoko, serta program Ruang Bersama Indonesia (RBI).
"Hingga tahun 2026, program Ruang Bersama Indonesia telah diinisiasi di 10 kelurahan percontohan yang mewakili 10 kecamatan dan diresmikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi," tutur Rizky.
Terkait persiapan menghadapi anugerah PUG, dia menyebutkan esensi utamanya bukan soal menang atau kalah, melainkan menunjukkan bahwa Jakarta Selatan merupakan kota yang responsif terhadap gender.
Dengan demikian, perempuan, anak, disabilitas, serta lansia dapat tinggal dengan nyaman, tenang, sehat, dan aman di wilayah Jakarta Selatan.
"Keberhasilan dalam mempertahankan dan menjalankan program-program ini tentunya memerlukan kerja sama serta kolaborasi dari seluruh unsur, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga pengawasan, seluruh pihak, termasuk keterlibatan aktif seluruh unsur di Jakarta Selatan demi terselenggaranya PUG dengan baik," pungkas Rizky.
Baca juga: Jaksel tingkatkan layanan ruang laktasi dan fasilitas disabilitas
Baca juga: Pemkot Jakut berkomitmen wujudkan keadilan dan kesetaraan gender
Evaluasi tersebut dilaksanakan dalam rangka penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (PPE) 2026 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
"Tantangan tersebut menjadi dasar bagi kami untuk terus memperkuat kebijakan responsif gender, meningkatkan perlindungan, serta memastikan akses dan layanan publik yang inklusif bagi seluruh warga Jakarta Selatan," kata Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan saat ini, besarnya peran perempuan menuntut hadirnya kebijakan responsif gender yang kuat, terutama untuk menjawab tiga tantangan utama, yakni perlindungan pekerja perempuan, penanganan kekerasan terhadap perempuan, serta pemenuhan hak kelompok rentan, antara lain penyandang disabilitas dan lansia.
Verifikasi tersebut merupakan salah satu tahapan evaluasi untuk melihat komitmen dan upaya pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam berbagai sektor pembangunan.
Untuk mewujudkan itu semua, Pemkot Jakarta Selatan berkomitmen melalui landasan regulasi yang berjenjang, termasuk penetapan enam regulasi tingkat kota serta Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Tahun 2023-2026 melalui SK Wali Kota Nomor 31 Tahun 2023, melakukan sejumlah upaya terpadu melalui intervensi dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, sehingga membuahkan hasil positif.
Baca juga: Indeks Ketimpangan Gender Jakarta terendah secara nasional
Pada 2025, kata Syafrin, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jakarta Selatan tercatat meningkat sebesar 2,01 persen. Pada saat yang sama, angka ketimpangan gender dapat ditekan hingga turun sebesar 15,65 persen.
"Capaian kedua indikator tersebut bahkan melampaui rata-rata Provinsi DKI Jakarta maupun nasional," ungkap Syafrin.
Ke depan, dia menuturkan Pemkot Jakarta Selatan telah menetapkan lima arah strategis untuk mengawal keberlanjutan PUG, salah satunya dengan memperluas jangkauan Ruang Bersama Indonesia ke seluruh 65 kelurahan serta memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak hingga ke tingkat RT/RW.
"Kesetaraan gender bukan sekadar wacana, tetapi komitmen kami di Jaksel untuk nyata dan sepenuh hati," ujar Syafrin.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Selatan Rizky Hamid menambahkan untuk mendukung implementasi PUG di lapangan, Pemkot Jakarta Selatan juga menghadirkan lima inovasi unggulan sepanjang periode 2024-2025, yang meliputi Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, integrasi ruang publik ramah disabilitas di Blok M Hub, layanan homecare ibu nifas Pasukan Pink di Puskesmas Pancoran, Ekowisata Ciliwung di Kelurahan Cikoko, serta program Ruang Bersama Indonesia (RBI).
"Hingga tahun 2026, program Ruang Bersama Indonesia telah diinisiasi di 10 kelurahan percontohan yang mewakili 10 kecamatan dan diresmikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi," tutur Rizky.
Terkait persiapan menghadapi anugerah PUG, dia menyebutkan esensi utamanya bukan soal menang atau kalah, melainkan menunjukkan bahwa Jakarta Selatan merupakan kota yang responsif terhadap gender.
Dengan demikian, perempuan, anak, disabilitas, serta lansia dapat tinggal dengan nyaman, tenang, sehat, dan aman di wilayah Jakarta Selatan.
"Keberhasilan dalam mempertahankan dan menjalankan program-program ini tentunya memerlukan kerja sama serta kolaborasi dari seluruh unsur, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga pengawasan, seluruh pihak, termasuk keterlibatan aktif seluruh unsur di Jakarta Selatan demi terselenggaranya PUG dengan baik," pungkas Rizky.
Baca juga: Jaksel tingkatkan layanan ruang laktasi dan fasilitas disabilitas
Baca juga: Pemkot Jakut berkomitmen wujudkan keadilan dan kesetaraan gender
