Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan empat program unggulan sektor perumahan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di berbagai daerah. Sektor perumahan diyakini punya peran besar untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
"Bapak presiden sangat meyakini sektor perumahan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait, dalam acara Diplomatic Breakfast di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
Program pertama adalah perbaikan atau bedah rumah rakyat sebanyak 400 ribu unit pada tahun ini. Jumlah itu meningkat secara progresif dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 45 ribu unit.
"Program ini dinilai mampu menggerakkan ekonomi lokal karena melibatkan para tukang, mengaktifkan pergerakan bahan-bahan bangunan, serta menghidupkan toko-toko bangunan di daerah," kata Ara, biasa dia disapa.
Program kedua mencakup alokasi anggaran untuk 350 ribu rumah bersubsidi pada 2026. Jumlah tersebut melampaui capaian tahun lalu yang mencatatkan rekor tertinggi sebanyak 278 ribu unit rumah subsidi.
Sertifikasi gratis dan pembiayaan KUR perumahan "Bapak presiden sangat meyakini sektor perumahan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait, dalam acara Diplomatic Breakfast di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
Program pertama adalah perbaikan atau bedah rumah rakyat sebanyak 400 ribu unit pada tahun ini. Jumlah itu meningkat secara progresif dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 45 ribu unit.
Baca Juga :
Program Gentengisasi Dimulai, Tingkatkan Kualitas Hunian"Program ini dinilai mampu menggerakkan ekonomi lokal karena melibatkan para tukang, mengaktifkan pergerakan bahan-bahan bangunan, serta menghidupkan toko-toko bangunan di daerah," kata Ara, biasa dia disapa.
Program kedua mencakup alokasi anggaran untuk 350 ribu rumah bersubsidi pada 2026. Jumlah tersebut melampaui capaian tahun lalu yang mencatatkan rekor tertinggi sebanyak 278 ribu unit rumah subsidi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara). Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Program ketiga yang dijalankan pemerintah adalah pemberian sertifikat gratis bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta program bedah rumah yang belum memiliki sertifikat. Biaya pembuatan sertifikat tersebut sepenuhnya ditanggung oleh negara dengan alokasi sekitar satu juta rumah.
"Artinya legalitasnya itu dibantu oleh negara, sehingga rakyat kami, rakyat Indonesia bisa punya sertifikat yang jelas," kata Ara.
Sementara itu, program keempat ditopang oleh fasilitas KUR perumahan dengan anggaran yang disiapkan mencapai Rp50 triliun pada tahun ini. Anggaran tersebut sebelumnya dinaikkan dari Rp36 triliun pada bulan Juni.
"Akibat tingginya tingkat serapan dan antusiasme masyarakat yang mencapai 120 ribu orang dalam memanfaatkan fasilitas pembangunan, pembelian, serta renovasi rumah," ucapnya.
