Kapolri Sebut Listyo Sigit End User Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Jakarta: Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menyebut eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) diduga menjadi penerima akhir atau end user kasus penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Listyo disebut memberikan perintah dan menentukan target penyadapan kepada sejumlah anggota Polri.

"LSP menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," kata Suyudi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Hal tersebut disampaikan Suyudi saat memaparkan perkembangan penyidikan kasus penyadapan ilegal dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026. Perintah penentuan target penyadapan itu diduga disampaikan Listyo Sigit secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution yang saat itu menjabat Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri.

Selain Listyo Sigit, Suyudi mengungkapkan dugaan peran mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi. Slamet yang menjabat pada 2021 hingga Oktober 2026 diduga menjadi dewan penasihat monitoring center Polri. Ia disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan sekaligus meneruskan laporan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit.

"(SU) diduga sebagai dewan penasihat monitoring center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabakmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP," ujar Suyudi.

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto. Foto: Metrotvnews.com/Azri Arifin

Selanjutnya, Eko Hadi Santoso yang pernah menjabat pelaksana tugas (Plt) Kabag Monitoring pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet Uliandi. Perintah tersebut disebut berasal dari Listyo Sigit.

Sementara itu, Ahrie Sonta Nasution yang menjabat Plt Kabag Monitoring pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 diduga menerima perintah penyadapan dari Listyo Sigit dan meneruskannya kepada operator. Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa permohonan dari penyidik. 

Ahrie juga disebut melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit serta memerintahkan TK melakukan pengawasan atau surveillance. Tak hanya itu, Ahrie diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara/voice dan log, serta membubarkan grup WhatsApp yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Suyudi menegaskan seluruh uraian peran para pihak tersebut masih berupa dugaan dan harus dibuktikan melalui proses hukum. Polri dipastikan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

(Metrotvnews.com/M. Azri Arifin)