Pemerintah Panama dengan tegas membantah klaim Amerika Serikat (AS) yang menyebut kedua negara mengendalikan Terusan Panama secara bersama-sama. Pemerintah Panama menegaskan bahwa kedaulatan dan pengelolaan jalur pelayaran strategis tersebut sepenuhnya berada di tangan Panama.
Penegasan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Panama Javier Martinez-Acha setelah Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyatakan bahwa Washington dan Panama kini bersama-sama mengendalikan Terusan Panama.
"Tidak ada negara lain yang mengendalikan terusan ini. Hanya Panama yang mengendalikannya," ujar Martinez-Acha kepada media setempat di sela-sela konferensi internasional, Rabu (11/11/2026).
Dia menegaskan, operasional dan administrasi Terusan Panama berada di bawah kewenangan Otoritas Terusan Panama (ACP). Karena itu, kerja sama dengan negara lain tidak dapat diartikan sebagai pengalihan kedaulatan ataupun kendali atas jalur pelayaran tersebut.
Martinez-Acha menjelaskan, Panama memang menjalin kerja sama keamanan maritim dengan sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, Jepang, Kolombia, dan Spanyol.
Kerja sama tersebut bertujuan memperkuat keamanan jalur pelayaran, melindungi infrastruktur penting, serta mengantisipasi ancaman penyelundupan narkotika dan kejahatan terorganisasi. Namun, seluruh bentuk kerja sama itu tidak mengubah status kepemilikan maupun kewenangan Panama atas terusan tersebut.
Dia juga menegaskan bahwa pemerintahnya tidak ingin terseret dalam persaingan geopolitik antara negara-negara besar.
Sementara itu, anggota parlemen Panama Patsy Lee turut membantah pernyataan Hegseth. Menurutnya, klaim mengenai kendali bersama AS dan Panama tidak sesuai dengan kenyataan hukum maupun sistem administrasi negara tersebut.
"Mengatakan bahwa Amerika Serikat mengendalikan terusan bersama Panama adalah tidak benar. Panama sendiri yang mengoperasikan terusan tersebut, dan konstitusi kami memberikan tanggung jawab itu kepada Otoritas Terusan Panama," kata Lee kepada Xinhua.
Lee menambahkan, Terusan Panama akan tetap dikelola secara netral dan terbuka bagi kapal-kapal dari seluruh negara dengan perlakuan yang setara sesuai perjanjian internasional.
Baca Juga: Tak Lagi Aktif Syuting, Natasha Rizki Ungkap Royalti Buku Bisa Biayai 3 Anaknya
Perselisihan ini kembali menyoroti hubungan antara Panama dan Amerika Serikat terkait pengelolaan jalur pelayaran strategis tersebut.
Terusan Panama merupakan jalur perairan buatan sepanjang sekitar 80 kilometer yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Jalur ini memiliki peran penting dalam perdagangan dan transportasi laut internasional.
Amerika Serikat sebelumnya membangun dan mengelola terusan tersebut selama puluhan tahun. Namun, berdasarkan Perjanjian Terusan Panama 1977 atau Torrijos-Carter Treaties, pengelolaan terusan secara penuh diserahkan kepada Panama pada 31 Desember 1999.
Ketegangan kembali meningkat sejak Presiden Donald Trump memulai masa jabatan keduanya pada Januari 2025. Trump sebelumnya menyuarakan keinginan untuk mengambil kembali kendali Terusan Panama dengan alasan kekhawatiran terhadap pengaruh China di kawasan tersebut.
Pemerintah Panama berulang kali membantah adanya kendali China atas terusan itu dan menegaskan komitmennya mempertahankan kedaulatan nasional.
Penolakan terbaru terhadap pernyataan Hegseth menunjukkan bahwa Panama tetap berpegang pada prinsip kedaulatan dan tidak ingin pengelolaan jalur perdagangan internasional tersebut menjadi bagian dari persaingan kekuatan geopolitik dunia.
