jpnn.com, JAKARTA - BSKDN Kemendagri mendorong penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan kematangan inovasi melalui Gelora Inovasi Kalbar 2026.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Raden Gani Muhamad mengungkapkan pentingnya peningkatan kualitas dan keberlanjutan inovasi daerah dalam mendorong perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
BACA JUGA: SikaFest 2026 Hadirkan Edukasi, Inovasi, hingga Adu Skill Pasang Keramik
Menurutnya, keberhasilan inovasi tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya program yang dihasilkan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah memastikan manfaat inovasi dapat dirasakan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Gelora (Gelar Orientasi dan Apresiasi) Inovasi Kalbar 2026 yang berlangsung di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (11/11).
BACA JUGA: BINUS University Dorong Lahirnya Inovator Digital lewat GEMASTIK XIX 2026
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) tersebut menjadi wadah penguatan kapasitas sekaligus evaluasi perkembangan inovasi pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan capaian Indeks Inovasi Daerah (IID).
Gani mengungkapkan perkembangan inovasi daerah secara nasional menunjukkan tren positif.
Pada 2026, jumlah inovasi yang dilaporkan pemerintah daerah mencapai 48.246 inovasi, meningkat 31,31 persen dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 36.742 inovasi. Sementara itu, partisipasi pelaporan mencapai 541 pemerintah daerah.
Capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang penyelenggaraan pelaporan Indeks Inovasi Daerah, baik dari aspek jumlah inovasi maupun partisipasi pemerintah daerah.
Meski demikian, Gani mengingatkan peningkatan kuantitas harus diimbangi dengan perbaikan kualitas penerapan serta bukti manfaat inovasi.
"Peningkatan partisipasi perlu diikuti penguatan kualitas penerapan, bukti manfaat, dan akuntabilitas pengelolaan," kata Gani.
Dengan demikian, capaian pelaporan dapat menghasilkan semakin banyak solusi yang menjawab kebutuhan masyarakat, memperluas pembelajaran dan replikasi antardaerah, serta mendukung peningkatan kinerja pembangunan.
Secara khusus, Gani turut menyoroti perkembangan capaian IID Provinsi Kalimantan Barat yang masih memerlukan penguatan. Berdasarkan hasil penilaian 2025, Kalimantan Barat memperoleh skor 51,68 dengan predikat inovatif dan menempati peringkat ke-24 dari 38 provinsi.
Capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan 2024 yang mencapai skor 52,93.
Kondisi itu menunjukkan pengelolaan inovasi daerah masih perlu diperkuat agar mampu menghasilkan peningkatan kinerja yang konsisten.
Sementara itu, pada pelaporan mandiri 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menginput sebanyak 76 inovasi, yang terdiri atas 67 inovasi tahap penerapan, enam inovasi tahap inisiatif, dan tiga inovasi tahap uji coba.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 31 inovasi atau 40,79 persen telah dikirimkan, sedangkan 45 inovasi lainnya belum dikirimkan.
Gani menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, memastikan kelengkapan bukti dukung, serta meningkatkan kualitas inovasi yang dilaporkan.
"Pengisian IID menjadi bagian dari pertanggungjawaban atas inovasi yang diterapkan. Kepala daerah dan perangkat daerah perlu memastikan kesesuaian antara informasi yang dilaporkan, kondisi pelaksanaan, dan bukti dukung," terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gani juga memaparkan adanya perbedaan capaian inovasi antarkabupaten dan kota di Kalimantan Barat.
Berdasarkan hasil IID 2025, Kabupaten Sambas mencatat skor tertinggi pada klaster kabupaten sebesar 60,94, disusul Kabupaten Kubu Raya sebesar 52,73.
Adapun pada klaster kota, Pontianak memperoleh skor 58,47 dan Singkawang sebesar 55,60.
Perbedaan capaian tersebut, perlu direspons melalui pembinaan yang lebih terarah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
Pemerintah daerah dengan capaian lebih baik dapat menjadi sumber pembelajaran bagi daerah lainnya melalui replikasi praktik inovasi yang telah terbukti memberikan manfaat.
Selain itu, Gani mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan inovasi ke dalam sistem perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
Langkah tersebut diperlukan agar inovasi tidak hanya bergantung pada inisiatif individu atau momentum tertentu, melainkan menjadi tanggung jawab organisasi secara berkelanjutan.
Dia menekankan pentingnya kepemimpinan kepala daerah dalam membangun budaya inovasi, termasuk melalui pemberian arahan yang jelas, pendampingan pelaksanaan, dan evaluasi berbasis data.
"Hasil evaluasi IID harus diterjemahkan menjadi perbaikan kelembagaan, kapasitas aparatur, kualitas penerapan, serta ketertiban pelaporan," ujar Gani.(era/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
