Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi online atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) bertujuan menciptakan kesetaraan persaingan usaha antara pedagang yang berjualan melalui platform digital dan gerai konvensional.
“Pajak PMSE esensinya adalah untuk memperbaiki level playing field (kesetaraan persaingan), meskipun tingkat pajak untuk yang online lebih kecil," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat.
Ia mencontohkan pembelian barang di gerai konvensional dikenakan PPN, sedangkan transaksi serupa melalui platform daring sebelumnya belum dikenakan PPN dalam skema tersebut. Menurutnya, perbedaan perlakuan pajak itu berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak setara.
Melalui penerapan kebijakan tersebut, pemerintah berupaya memastikan transaksi melalui saluran digital juga memperoleh perlakuan perpajakan sehingga persaingan antara pedagang online dan konvensional lebih setara.
Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan bahwa pemungutan PPN atas PMSE untuk transaksi lintas batas internasional telah lebih dahulu diterapkan.
Pajak tersebut antara lain dikenakan pada layanan video streaming berlangganan yang digunakan masyarakat.
Sementara itu, penerimaan PPN PMSE dari transaksi domestik mulai terkonsolidasi pada November 2026.
Pemerintah akan menyampaikan realisasi penerimaan tersebut pada bulan berikutnya setelah Direktorat Jenderal Pajak mengonsolidasikan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajaknya.
Menkeu mengatakan pembayaran pajak tersebut dijadwalkan berlangsung pada pertengahan November.
Baca juga: Ketua DPR ingin semua jenis transaksi online di Indonesia kena pajak
Baca juga: Kemendag sebut pajak e-commerce tak beratkan pelaku UMKM
Baca juga: DJP: Pungutan pajak pedagang online dimulai dari marketplace besar
“Pajak PMSE esensinya adalah untuk memperbaiki level playing field (kesetaraan persaingan), meskipun tingkat pajak untuk yang online lebih kecil," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat.
Ia mencontohkan pembelian barang di gerai konvensional dikenakan PPN, sedangkan transaksi serupa melalui platform daring sebelumnya belum dikenakan PPN dalam skema tersebut. Menurutnya, perbedaan perlakuan pajak itu berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak setara.
Melalui penerapan kebijakan tersebut, pemerintah berupaya memastikan transaksi melalui saluran digital juga memperoleh perlakuan perpajakan sehingga persaingan antara pedagang online dan konvensional lebih setara.
Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan bahwa pemungutan PPN atas PMSE untuk transaksi lintas batas internasional telah lebih dahulu diterapkan.
Pajak tersebut antara lain dikenakan pada layanan video streaming berlangganan yang digunakan masyarakat.
Sementara itu, penerimaan PPN PMSE dari transaksi domestik mulai terkonsolidasi pada November 2026.
Pemerintah akan menyampaikan realisasi penerimaan tersebut pada bulan berikutnya setelah Direktorat Jenderal Pajak mengonsolidasikan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajaknya.
Menkeu mengatakan pembayaran pajak tersebut dijadwalkan berlangsung pada pertengahan November.
Baca juga: Ketua DPR ingin semua jenis transaksi online di Indonesia kena pajak
Baca juga: Kemendag sebut pajak e-commerce tak beratkan pelaku UMKM
Baca juga: DJP: Pungutan pajak pedagang online dimulai dari marketplace besar
