JAKARTA, KOMPAS — Majelis Permusyawaratan Rakyat resmi menggelar Rapat Gabungan pada Jumat (13/11/2026) siang untuk menindaklanjuti proses pengisian kekosongan kursi Wakil Presiden RI usai Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatan tersebut. Rapat yang digelar secara tertutup ini menargetkan proses transisi berjalan secepat mungkin.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan, Rapat Gabungan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Pimpinan (Rapim) yang telah diselenggarakan sehari sebelumnya. Rapat gabungan ini melibatkan pimpinan fraksi MPR, kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pimpinan MPR.
”Pimpinan MPR punya waktu 3 hari sejak menerima surat pengunduran diri, dan ini adalah hari kedua setelah pengunduran diri itu kita terima,” ujar Muzani sebelum rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Muzani menjelaskan, terdapat empat agenda utama yang akan dibahas dan diputuskan dalam Rapat Gabungan tersebut. Pertama, menyepakati tanggal pelaksanaan Sidang Paripurna MPR dengan agenda pemilihan Wakil Presiden.
Kedua, meminta persetujuan agar pimpinan MPR segera menyurati Presiden RI untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden beserta syarat-syarat kelengkapannya. Kapan surat tersebut akan dikirim ke meja Presiden juga diputuskan dalam rapat hari ini.
”Ketiga, rapat gabungan hari ini juga akan membentuk tim verifikasi yang beranggotakan 5 persen dari seluruh anggota MPR, kurang lebih 36 orang jumlahnya. Tim verifikasi ini bertugas untuk memverifikasi semua dokumen dan syarat bagi calon wakil presiden yang namanya diajukan oleh Presiden,” kata Muzani.
Pimpinan MPR punya waktu 3 hari sejak menerima surat pengunduran diri, dan ini adalah hari kedua setelah pengunduran diri itu kita terima.
Adapun agenda keempat adalah pembentukan tim ad hoc. Tim tersebut nantinya bertugas khusus mempersiapkan Ketetapan (TAP) MPR tentang pengangkatan Wakil Presiden yang telah dipilih dalam Sidang Paripurna.
Secara konstitusional, MPR memiliki waktu maksimal 60 hari sejak menerima surat pengunduran diri untuk melantik Wakil Presiden yang baru. Namun, Muzani menyebut bahwa pimpinan MPR, DPR, dan DPD telah berkonsultasi langsung dengan Presiden terkait hal ini, dan bersepakat untuk tidak menunda-nunda prosesnya.
”Dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik. Sehingga kami ingin menyelesaikan kekosongan ini lebih cepat supaya kekosongan ini tidak terlalu lama,” kata Muzani.
Terkait proses di ranah eksekutif, Muzani menjelaskan bahwa Presiden memiliki waktu 14 hari untuk menyetorkan dua nama calon ke Senayan. Tenggat 14 hari tersebut tidak dihitung dari hari pelaksaan Rapat Gabungan, melainkan terhitung sejak surat resmi dari MPR dikirimkan ke Istana.
Meski demikian, Muzani masih enggan berkomentar soal bursa nama-nama calon pendamping Presiden yang beredar di publik. Ia juga menyebutkan bahwa detail syarat-syarat calon Wapres baru akan disampaikan setelah Rapat Gabungan selesai.
”Jangan komentar bursa dulu, komentarnya adalah tentang rapat gabungan dan pelaksanaan rapat paripurna,” ujar Muzani.
Senada dengan Muzani, Ketua Komisi III DPR RI dari Partai Gerindra Habiburokhman, mengatakan, seluruh fraksi di MPR menginginkan agar proses transisi pengisian jabatan ini berjalan kondusif, mulus, tanpa kegaduhan, dan cepat.
Dinamika politik untuk mencari sosok pengganti Gibran, kata Habiburokhman, tidak hanya berpusat di Senayan. Di tataran pimpinan koalisi, Presiden Prabowo Subianto juga langsung bergerak melakukan konsolidasi.
”Kemarin kami ketemu Pak Prabowo, dan beliau juga menyampaikan hari ini (atau) besok, saya ketemu ketua-ketua umum partai politik terkait dengan masalah pengisian jabatan wapres yang kosong ini,” ungkap Habiburokhman.
Desakan agar kekosongan kursi Wapres segera diakhiri, lanjut Habiburokhman, didorong oleh kebutuhan riil pemerintahan. Secara faktual, peran Wakil Presiden di era pemerintahan Prabowo tidak ditempatkan sebagai pajangan semata.
Habiburokhman mengungkap adanya pembagian tugas dari Presiden kepada wakilnya saat masih dijabat oleh Gibran. Salah satunya adalah tugas kunjungan ke daerah-daerah.
”Kalau kosong, nanti tidak ada yang melakukan hal tersebut. Sementara Pak Prabowo agenda internasionalnya banyak, kemudian agenda besar di level nasional juga banyak sekali,” kata Habiburokhman.
