Jakarta, CNBC Indonesia- Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, menyepakati penyederhanaan cakupan tindak pidana yang menjadi sasaran perampasan aset, dari sebelumnya 13 menjadi enam jenis tindak pidana di luar korupsi. Dalam kesepakatan DPR RI dengan pemerintah, tindak pidana di bidang perpajakan tidak lagi masuk dalam daftar tersebut, meski sempat diusulkan pada pembahasan awal.
Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Jumat, 13/11/2026) berikut ini.
