Foto Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya diturunkan dari dinding ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat kini telah kembali terpasang. Foto tersebut sebelumnya diturunkan oleh perwakilan Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat saat menggelar audiensi di DPRD Jabar, Kamis (12/11/2026).
Aksi simbolik itu dilakukan setelah aliansi menyampaikan aspirasi agar Gibran mundur dari jabatan wakil presiden. Namun, penurunan foto tersebut bukan merupakan instruksi maupun keputusan dari institusi DPRD Jabar.
Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa mengatakan, tindakan tersebut dilakukan secara spontan oleh salah seorang anggota rombongan yang hadir dalam audiensi. Dia mengaku tidak mengetahui adanya aksi pembalikan foto tersebut.
“Jadi itu murni dilakukan oleh orang per orang dari rombongan kemarin yang hadir di sini, ketika terakhir berfoto bersama. Saya sendiri karena posisi di pinggir, jadi tidak terlalu memperhatikan,” kata Buky saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung DPRD Jabar, Jumat (13/11/2026)
Buky menjelaskan, saat itu dirinya melihat ada peserta yang membawa figura berisi foto Gibran. Namun, dia tidak mengetahui bahwa foto tersebut kemudian dibalikkan.
“Memang kelihatan ada yang membawa figura foto wakil presiden, dan saya tidak tahu bahwa foto itu juga dibalikin, gitu ya, posisinya,” ujarnya.
Kini, foto Gibran telah kembali dipasang di ruang Banggar DPRD Jabar. Buky menegaskan, pihaknya memilih menunggu keputusan formal terkait pengunduran diri Gibran sebelum mengambil tindakan terhadap foto tersebut.
Bakal Minta Klarifikasi ke AliansiDi sisi lain, Buky mengaku menyayangkan aksi penurunan foto tersebut karena menimbulkan persepsi seolah-olah tindakan itu merupakan sikap resmi pimpinan maupun institusi DPRD Jabar.
“Ya, seperti saya sampaikan tadi, bahwa itu memang bukan sikap kami, bukan sikap saya sebagai pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat. Kami berusaha menerima tamu sebaik-baiknya untuk menyampaikan apa aspirasi mereka, tetapi tentu saja saya sangat menyayangkan peristiwa itu,” ungkapnya.
Atas kejadian tersebut, Buky berencana mengirimkan surat kepada Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat untuk meminta klarifikasi.
Buky mengatakan surat tersebut akan dikirimkan pada Jumat (13/11). Dia juga menginginkan proses klarifikasi dilakukan secara terbuka agar persoalan tersebut tidak terus menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Ya, cukup klarifikasi lah. Karena kan kita kan tidak tahu. Kemarin kan cukup banyak orang yang hadir, gitu ya, sehingga kami tidak sempat mengontrol secara detail dari peristiwa kemarin,” katanya.
Dia menegaskan, permintaan klarifikasi itu bukan berupa somasi. DPRD Jabar hanya ingin mengetahui alasan di balik aksi simbolik tersebut.
“Saya menghendaki terbuka (klarifikasinya). Saya menghendaki itu. Karena kan tampak dari peristiwa kemarin kan ini juga tidak ada yang tertutup. Banyak yang akhirnya seperti menyerang kami, jadi menuding kami. Jadi, itu tuh makanya kami perlu klarifikasi bahwa tidak pernah ada niatan sama sekali dari DPRD Jawa Barat untuk melakukan tindakan-tindakan simbolik seperti itu,” jelasnya.
Buky menambahkan, apabila diperlukan pertemuan lanjutan, pihaknya akan mengundang kembali perwakilan aliansi dan melibatkan wartawan.
