Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum terkait kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua. Terdakwa dalam kasus ini, Mayor (Purn) Isak Sattu, yang sebelumnya divonis bebas oleh pengadilan tingkat pertama, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara oleh hakim MA.
"Kabul kasasi, batal JF. Adili sendiri terbukti dakwaan ke-1 dan ke-2, pidana penjara 5 tahun," demikian putusan MA sebagaimana dikutip dari laman resminya dengan nomor perkara 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026, Jumat (13/11).
Selain dipidana badan, Isak juga dijatuhi hukuman membayar kompensasi untuk para korban, dengan rincian:
Korban meninggal masing-masing Rp 250.000.000;
Korban luka berat masing-masing Rp 210.000.000;
Korban luka sedang masing-masing Rp 115.000.000;
Korban luka ringan masing-masing Rp 75.000.000.
Kasus Paniai ini terkait dengan demonstrasi berujung ricuh dan menyebabkan sarana perkantoran seperti Kantor Koramil 1705/Enarotali hingga Polsek Paniai Timur mengalami kerusakan. Demo itu terkait pengeroyokan aparat TNI terhadap kelompok pemuda sehari sebelumnya.
Jaksa sempat menyatakan bahwa ketidakmampuan Isak mengendalikan pasukan Koramil 1705/Enarotali dalam peristiwa tanggal 18 Desember 2014 yang menyebabkan empat meninggal dan 10 orang luka-luka.
Isak adalah terdakwa tunggal dalam kasus pelanggaran HAM berat di Kabupaten Paniai, Papua, pada 7-8 Desember 2014 itu. Di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Makassar menyatakan Isak tidak bersalah dan memvonis bebas.
Namun kini, di tingkat kasasi MA, Isak justru dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara serta membayar kompensasi kepada para korban.
