jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses pengadaan hingga dugaan pemberian uang (kickback) kepada pihak-pihak di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan saksi dari aparatur sipil negara (ASN) atau mantan ASN BNPB dan pihak swasta pada 9-12 November 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, saksi dari BNPB didalami soal proses pengadaan barang dan jasa, termasuk penunjukan langsung vendor.
BACA JUGA: 14 Kepala Daerah Kena OTT KPK, Ketua DPD RI Sultan Usulkan Pilkada via DPRD
"Untuk saksi dari pihak BNPB, beberapa staf dihadirkan dan didalami soal proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan, termasuk juga soal penunjukan langsung vendor-vendor atau pihak swasta," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11) malam.
Proyek Gunakan Dana Siap Pakai
BACA JUGA: 3 Berita Artis Terheboh: KPK Menyoroti Proyek KKP dan Raffi, Ariel NOAH Bicara soal Honor
Menurut Budi, sejumlah vendor tersebut mengerjakan proyek penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana hidrometeorologi, dan bencana lainnya. Proyek-proyek itu dibiayai dana siap pakai (DSP) BNPB untuk penanganan bencana.
Ia menjelaskan, penggunaan DSP memang dapat memakai metode penunjukan langsung karena sifatnya darurat. Namun, KPK menduga kekhususan itu disalahgunakan sehingga terjadi benturan kepentingan.
BACA JUGA: Ini Respons Budi Prasetyo soal KPK Korban Penyadapan oleh Jenderal Listyo
"Memang penggunaan DSP ini secara khusus bisa menggunakan metode penunjukan langsung karena sifat kedaruratan, tetapi kekhususan itu yang kemudian disalahgunakan oleh para pihak dan terjadi dugaan benturan kepentingan pada proses penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa tersebut," ujarnya.
Pemberian Uang Diduga Berulang
Budi menambahkan, sejumlah saksi swasta didalami soal dugaan pemberian uang kepada oknum di BNPB. Menurut dia, pemberian itu tidak terjadi sekali dua kali.
"Tidak hanya satu atau dua kali diberikan oleh pihak swasta kepada oknum di BNPB, tetapi sudah beberapa kali dilakukan sehingga ini butuh pendalaman lebih lanjut untuk menghitung secara presisi jumlah dari proyek-proyek yang dikerjakan para pihak swasta dan juga kickback-nya," katanya. (antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengembangan Kasus Korupsi Jalan Sumut, KPK Panggil Direktur hingga Pejabat BBPJN
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
