HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menjadwalkan rapat paripurna pemilihan dan penetapan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 2 Desember 2026. Agenda tersebut ditetapkan melalui rapat gabungan pimpinan dan fraksi MPR yang digelar di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengatakan rapat paripurna tersebut secara khusus akan membahas pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Keputusan itu diambil setelah sembilan pimpinan MPR bersama perwakilan fraksi dari unsur DPR dan DPD menggelar rapat gabungan secara tertutup.
“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan Wakil Presiden akan dilaksanakan pada Rabu, 2 Desember 2026,” kata Muzani.
Selain menetapkan jadwal paripurna, rapat gabungan tersebut menghasilkan sejumlah keputusan penting terkait mekanisme pengisian jabatan orang nomor dua di Indonesia itu.
Pertama, MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon Wakil Presiden yang nantinya akan dipilih dalam rapat paripurna. Surat tersebut dijadwalkan dikirim pada Jumat (13/11/2026).
Kedua, MPR resmi membentuk tim verifikasi yang beranggotakan lima persen dari total anggota MPR. Tim ini bertugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan seluruh dokumen serta persyaratan dua calon yang diajukan Presiden.
Ketiga, MPR membentuk tim ad hoc beranggotakan 36 orang. Tim tersebut bertugas mempersiapkan ketetapan MPR mengenai pengangkatan Wakil Presiden yang nantinya terpilih melalui rapat paripurna.
Muzani menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari sejak menerima surat pengunduran diri Gibran untuk melaksanakan pemilihan Wapres pengganti.
Dengan penghitungan tersebut, batas waktu pelaksanaan pemilihan jatuh pada 10 Januari 2027. Namun, MPR memilih mempercepat proses agar kekosongan jabatan tidak berlangsung terlalu lama.
“Meskipun MPR memiliki waktu 60 hari sejak kami menerima surat pengunduran diri Mas Gibran, yang 60 hari itu berarti 10 Januari 2027, dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik,” jelasnya.
Sementara itu, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2014, serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
Berdasarkan mekanisme tersebut, terdapat enam tahapan yang harus dilalui hingga Wakil Presiden terpilih ditetapkan dan dilantik.
Tahap pertama dimulai melalui rapat gabungan MPR untuk menentukan jadwal sidang paripurna pemilihan Wapres. Rapat gabungan tersebut dilaksanakan paling lambat 3 x 24 jam sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Tahap kedua adalah pemberitahuan resmi kepada Presiden. Pimpinan MPR menyampaikan hasil keputusan rapat gabungan, termasuk jadwal sidang paripurna dan persyaratan calon Wapres.
Selanjutnya, pada tahap ketiga, Presiden mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Pengajuan tersebut harus disertai dokumen persyaratan dan dilakukan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Tahap keempat adalah verifikasi terhadap kedua calon. Tim verifikasi yang dibentuk MPR bertugas memeriksa kelengkapan serta kebenaran dokumen persyaratan. Proses pemeriksaan dilakukan paling lama tujuh hari sejak seluruh dokumen persyaratan diserahkan.
Apabila ditemukan kekurangan dokumen, pimpinan MPR akan meminta Presiden melengkapi persyaratan sesuai ketentuan. Hasil verifikasi kemudian dibahas dalam rapat gabungan sebelum kedua calon ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
Tahap kelima merupakan agenda utama, yakni sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden. Dalam sidang tersebut, kedua calon menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan, kemudian anggota MPR memberikan suara untuk memilih satu dari dua nama yang diusulkan Presiden.
Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih. Apabila kedua calon memperoleh suara sama, pemilihan akan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap imbang, Presiden berwenang memilih salah satu dari kedua calon.
Tahap terakhir adalah penetapan dan pelantikan. Wakil Presiden terpilih akan ditetapkan melalui Ketetapan MPR dan selanjutnya dilantik dalam sidang paripurna.
Dengan jadwal yang telah ditetapkan, proses pengisian jabatan Wakil Presiden kini memasuki tahapan administratif dan persiapan pemilihan. MPR berharap seluruh proses berjalan sesuai konstitusi sehingga kekosongan jabatan dapat segera diakhiri.
