Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sepanjang 2026 telah melahap 2,88 juta hektar hingga akhir Oktober. Di tengah bencana ekologis itu, pemerintah justru menawarkan puluhan proyek karbon kepada investor internasional dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki.
Emisi kebakaran hutan juga memperbesar tantangan Indonesia mencapai target penyerapan bersih karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada 2030.
Data pemantauan Nusantara Atlas yang disampaikan kepada kantor berita AFP, Rabu (11/11/2026), menunjukkan luas kebakaran meningkat hampir 1 juta hektar dibandingkan pembaruan September 202. Angka itu setara dengan 18 kali luas Kota London, Inggris, dan melampaui luas kebakaran sepanjang 2019 yang sebelumnya jadi tahun terburuk dalam catatan pemantauan lembaga tersebut.
Pendiri Nusantara Atlas David Gaveau mengutarakan, angka 2,88 juta hektar masih merupakan estimasi konservatif. Asap tebal menyebabkan sebagian bekas kebakaran belum dapat teridentifikasi melalui citra satelit. "Pada dasarnya, hal ini merupakan tahun yang sangat buruk," ujar Gaveau.
Kebakaran yang terdeteksi hingga akhir Oktober itu terjadi di tengah kekeringan akibat fenomena El Niño kuat. Namun El Niño bukan satu-satunya faktor. Deforestasi selama puluhan tahun, pengeringan lahan gambut untuk perkebunan, dan perubahan tutupan lahan turut meningkatkan kerentanan bentang alam terhadap kebakaran.
Pemerintah belum menyampaikan angka resmi terbaru luas wilayah terdampak karhutla setelah sebelumnya mengumumkan sekitar 202.000 hektar terbakar hingga akhir Juli 2026. Juru Bicara Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mengatakan, pembaruan data masih membutuhkan konfirmasi dan verifikasi mendalam.
Besarnya kebakaran tersebut bukan hanya berarti hilangnya tutupan vegetasi dan kerusakan ekosistem. Kebakaran juga melepaskan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer, sehingga memperberat upaya Indonesia menekan emisi gas rumah kaca.
Analisis data Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) yang diolah organisasi lingkungan Satya Bumi menunjukkan, emisi karbon akibat kebakaran hutan dan lahan Indonesia meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir.
Pada tahun 2022, kebakaran melepaskan sekitar 6,8 juta ton karbon. Jumlah tersebut melonjak hampir sembilan kali lipat pada 2023, ketika El Niño kuat melanda Indonesia, menjadi 61,6 juta ton karbon atau setara sedikitnya 226 juta ton karbon dioksida (CO₂).
Sementara Satya Bumi menyebut emisi karhutla pada 2026 mencapai 9,6 juta ton karbon. Angka ini menunjukkan besarnya tambahan beban emisi di tengah upaya pemerintah menjadikan sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain (Forestry and Other Land Use/FOLU) sebagai penyerap bersih karbon pada 2030.
Dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC), Indonesia menetapkan target penurunan emisi dan jalur menuju puncak emisi pada 2030. Sektor FOLU menjadi salah satu tumpuan utama pencapaian target tersebut.
Adapun dalam kebijakan FOLU Net Sink 2030 yang ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168 Tahun 2022, Indonesia menargetkan emisi bersih negatif 140 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2030. Artinya, sektor kehutanan dan lahan diharapkan menyerap karbon lebih banyak daripada emisi yang dilepaskannya.
Perbandingan tersebut memperlihatkan besarnya risiko yang ditimbulkan kebakaran. Emisi karhutla pada tahun 2023 saja, berdasarkan penghitungan Satya Bumi, mencapai sekitar 226 juta ton CO₂, lebih besar daripada target penyerapan bersih 140 juta ton CO₂ ekuivalen dalam kebijakan FOLU Net Sink 2030.
Dengan demikian, satu tahun kebakaran ekstrem bisa menghasilkan emisi yang jauh melampaui kapasitas penyerapan bersih yang ditargetkan pemerintah untuk sektor itu pada 2030. Kondisi ini memperlihatkan keberhasilan agenda FOLU bergantung pada kemampuan pemerintah mencegah kebakaran, melindungi hutan, dan memulihkan gambut.
Menawarkan puluhan proyek karbon di COP31 tidak ada artinya jika di rumah sendiri hutan dan lahan masih terus terbakar. Ini justru malah menambah emisi di sektor FOLU, bukan menyerap karbon bersih seperti yang dijanjikan Indonesia.
Juru Kampanye Satya Bumi Dhany Alfalah mengatakan, komitmen perlindungan hutan yang disampaikan pemerintah dalam COP31 perlu dilihat bersama dengan kondisi kebakaran di dalam negeri.
" Menawarkan puluhan proyek karbon di COP31 tidak ada artinya jika di rumah sendiri hutan dan lahan masih terus terbakar. Ini justru malah menambah emisi di sektor FOLU, bukan menyerap karbon bersih seperti yang dijanjikan Indonesia," kata Dhany dalam keterangan tertulis, pada Kamis (12/11/2026).
Di tengah krisis karhutla, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan komitmen Indonesia memperkuat perlindungan hutan berkelanjutan, mitigasi kebakaran hutan dan lahan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat penjaga hutan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hashim dalam salah satu sesi diskusi mengenai hutan berkelanjutan di COP31, Antalya, pada 10 November 2026.
Pada forum yang sama, pemerintah juga menawarkan proyek-proyek karbon untuk menarik investasi internasional. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mengumumkan 30 proyek karbon strategis melalui inisiatif Carbon Connection (Carbonnex) for Climate Action di Paviliun Indonesia.
Menurut pemerintah, dari 30 proyek tersebut, dua proyek di antaranya telah memperoleh sertifikasi penuh, delapan sedang dalam proses sertifikasi, sedangkan 20 lainnya masih dalam tahap pengembangan.
Sebelumnya, Hashim juga memperkenalkan 27 proyek karbon yang terdiri atas 16 proyek sektor FOLU, enam proyek energi, empat proyek limbah, dan satu proyek pertanian. Proyek-proyek itu memakai sejumlah standar sertifikasi internasional antara lain Verra, Gold Standard, Plan Vivo, dan Puro Earth.
Satya Bumi menilai, upaya pemerintah memasarkan proyek karbon tersebut perlu diikuti pembenahan nyata dalam perlindungan hutan dan pengendalian kebakaran. Terlebih, pengembangan proyek strategis nasional di Papua untuk mendukung ketahanan pangan dan energi juga berpotensi menimbulkan tekanan baru terhadap ekosistem.
Analisis Greenpeace Indonesia mengenai proyek pangan, energi, dan air di Merauke, Papua Selatan, memperkirakan program yang mencakup 2,7 juta hektar untuk sejumlah komoditas, seperti peternakan, padi, dan kelapa sawit, berpotensi mengancam sekitar 2,47 juta hektar hutan alam, lahan basah, dan sabana.
Menurut Dhany, komitmen yang disampaikan sejumlah pembuat kebijakan Indonesia di COP31 seharusnya menjadi pengingat bahwa akar masalah krisis iklim dan kebutuhan perlindungan ekosistem telah diketahui. Namun pemerintah perlu memastikan kebijakan pembangunan tidak justru memperbesar tekanan terhadap hutan dan lahan.
"Komitmen Indonesia yang disampaikan sejumlah perwakilan pembuat kebijakan dalam COP31 di Antalya seharusnya jadi pengingat bahwa akar masalah dan solusi krisis iklim sudah disadari. Namun, mengapa memilih solusi semu seperti perdagangan karbon dan pembangunan proyek ketahanan energi yang membuka banyak lahan untuk menangani krisis iklim," ujarnya.
Selain El Niño, perubahan iklim akibat aktivitas manusia turut memperburuk kondisi yang memicu kebakaran hutan dan lahan pada tahun ini.
Analisis World Weather Attribution yang diberitakan Reuters pada 12 November 2026 menemukan bahwa perubahan iklim menambah 1,6 derajat celsius terhadap suhu selama musim kebakaran Indonesia pada Agustus–Oktober 2026. September 2026 juga tercatat sebagai September terkering kelima sejak 1991.
Kondisi itu memperbesar risiko kebakaran di bentang alam yang telah mengalami deforestasi dan pengeringan gambut. Sekitar 84 persen wilayah Indonesia mengalami curah hujan di bawah normal pada September.
Sementara kedatangan hujan mulai membantu mengendalikan sejumlah kebakaran besar. Jumlah titik panas juga mulai melandai. Namun Nusantara Atlas memperingatkan luas wilayah terdampak masih mungkin bertambah karena sebagian bekas kebakaran sebelumnya tertutup asap dan baru dapat teridentifikasi melalui citra satelit bulan-bulan berikutnya.
Dengan luas kebakaran yang telah mencapai 2,88 juta hektar, persoalan karhutla tahun ini menjadi ujian besar bagi komitmen Indonesia terhadap perlindungan hutan dan mitigasi perubahan iklim.
Keberhasilan target penyerapan karbon pada 2030 tidak hanya ditentukan oleh jumlah proyek karbon yang ditawarkan kepada investor, tetapi juga oleh kemampuan negara menjaga hutan dan gambut agar tidak terus menjadi sumber emisi.
