Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) menegaskan bahwa penguatan peran sekolah swasta bukan sekadar pelengkap. Menurutnya, sekolah swasta merupakan pilar penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Data saat ini membuktikan bahwa sekolah swasta adalah penopang akses pendidikan bagi jutaan anak bangsa. Kebijakan yang memarginalkan swasta akan berdampak langsung pada gagalnya agenda pemerataan," ujar Lestari dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 13 November 2026.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat yang menyebut sekolah negeri dan swasta sebagai 'dua sayap' pendidikan nasional yang tidak terpisahkan. Rerie menyoroti disparitas yang masih terjadi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2024/2025 menunjukkan terdapat 7.562 SMA swasta atau setara 51,53% dari seluruh SMA di Indonesia. Namun, jumlah siswa yang menempuh pendidikan di SMA swasta hanya sekitar 26,21%, sementara itu 73,79% siswa bersekolah di SMA negeri.
Ilustrasi. Foto: Pexels.com/Ali Ahmad Danesh.
"Tingginya jumlah sekolah swasta tidak serta-merta diikuti akses yang setara. Faktor ekonomi dan sebaran layanan masih menjadi penghambat. Di sinilah negara harus hadir memastikan ekosistem yang adil, bukan membiarkan swasta berjalan sendiri," tegas Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan.
Ia menyoroti tantangan kesejahteraan guru non-ASN yang banyak mengabdi di sekolah swasta. Pemerintah pada 2026 mengalokasikan tunjangan profesi guru (TPG) non-ASN sekitar Rp11,5 triliun untuk 392.870 guru, dengan besaran Rp2 juta per bulan bagi yang belum inpassing (proses penyetaraan jabatan, pangkat, dan golongan), serta menaikkan insentif dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per bulan. Mekanisme penyaluran kini dilakukan langsung ke rekening guru setiap bulan.
"Kualitas pendidikan tidak boleh ditentukan oleh status hukum sekolah, melainkan oleh kualitas layanan dan kesejahteraan pendidiknya. Guru di sekolah swasta adalah aset bangsa yang sama," tambah Rerie.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, kemitraan strategis antara pemerintah dan penyelenggara pendidikan swasta harus diwujudkan secara setara, bukan subordinatif. Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang pada 2025 menjangkau 16.167 satuan pendidikan dengan anggaran Rp16,9 triliun perlu dipastikan menyentuh sekolah swasta secara proporsional, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Pada 2026, pemerintah menargetkan perluasan hingga 71.744 satuan pendidikan.
"Negara wajib hadir memastikan ekosistem pendidikan yang adil. Swasta adalah mitra strategis dalam mencetak SDM unggul. Penguatan peran mereka adalah investasi langsung bagi masa depan bangsa," pungkas Rerie.
"Data saat ini membuktikan bahwa sekolah swasta adalah penopang akses pendidikan bagi jutaan anak bangsa. Kebijakan yang memarginalkan swasta akan berdampak langsung pada gagalnya agenda pemerataan," ujar Lestari dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 13 November 2026.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat yang menyebut sekolah negeri dan swasta sebagai 'dua sayap' pendidikan nasional yang tidak terpisahkan. Rerie menyoroti disparitas yang masih terjadi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2024/2025 menunjukkan terdapat 7.562 SMA swasta atau setara 51,53% dari seluruh SMA di Indonesia. Namun, jumlah siswa yang menempuh pendidikan di SMA swasta hanya sekitar 26,21%, sementara itu 73,79% siswa bersekolah di SMA negeri.
Ilustrasi. Foto: Pexels.com/Ali Ahmad Danesh.
"Tingginya jumlah sekolah swasta tidak serta-merta diikuti akses yang setara. Faktor ekonomi dan sebaran layanan masih menjadi penghambat. Di sinilah negara harus hadir memastikan ekosistem yang adil, bukan membiarkan swasta berjalan sendiri," tegas Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan.
Ia menyoroti tantangan kesejahteraan guru non-ASN yang banyak mengabdi di sekolah swasta. Pemerintah pada 2026 mengalokasikan tunjangan profesi guru (TPG) non-ASN sekitar Rp11,5 triliun untuk 392.870 guru, dengan besaran Rp2 juta per bulan bagi yang belum inpassing (proses penyetaraan jabatan, pangkat, dan golongan), serta menaikkan insentif dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per bulan. Mekanisme penyaluran kini dilakukan langsung ke rekening guru setiap bulan.
"Kualitas pendidikan tidak boleh ditentukan oleh status hukum sekolah, melainkan oleh kualitas layanan dan kesejahteraan pendidiknya. Guru di sekolah swasta adalah aset bangsa yang sama," tambah Rerie.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, kemitraan strategis antara pemerintah dan penyelenggara pendidikan swasta harus diwujudkan secara setara, bukan subordinatif.
Baca Juga :
Mendikdasmen Imbau Pemda Manfaatkan Program Revitalisasi 100 Ribu Sekolah pada 2027"Negara wajib hadir memastikan ekosistem pendidikan yang adil. Swasta adalah mitra strategis dalam mencetak SDM unggul. Penguatan peran mereka adalah investasi langsung bagi masa depan bangsa," pungkas Rerie.
