Jakarta, VIVA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan lembaganya akan membentuk dua tim untuk mempersiapkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Kedua tim tersebut yakni tim verifikasi dan tim ad hoc yang masing-masing beranggotakan 36 orang.
Keputusan pembentukan kedua tim itu dihasilkan dalam rapat gabungan (ragab) MPR yang diikuti seluruh fraksi di DPR dan MPR, kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta pimpinan MPR.
Muzani menjelaskan, tim verifikasi akan bertugas memeriksa seluruh persyaratan calon Wapres yang nantinya diajukan Presiden. Tim tersebut beranggotakan 36 orang dan diketuai oleh unsur pimpinan MPR.
"Jumlah tim verifikasi ada 36, diketuai dari pimpinan MPR, tim ini memverifikasi semua persyaratan cawapres," ujar Muzani dalam keterangannya kepada awak media setelah rapat gabungan.
Selain tim verifikasi, rapat gabungan juga memutuskan pembentukan tim ad hoc dengan jumlah anggota yang sama, yakni 36 orang. Tim ini akan diketuai oleh tiga pimpinan MPR dengan anggota yang berasal dari seluruh fraksi DPR dan kelompok DPD.
"Rapat gabungan memutuskan membentuk tim ad hoc yang jumlahnya 36 orang dan diketuai tiga pimpinan MPR dan anggotanya adalah dari seluruh fraksi dari DPR dan DPD," kata Muzani.
Tim Verifikasi Periksa Persyaratan Calon WapresPembentukan tim verifikasi menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pengisian jabatan Wapres yang ditinggalkan Gibran. Tim tersebut akan memeriksa seluruh persyaratan kandidat setelah Presiden menyampaikan dua nama calon Wapres kepada MPR.
Dalam rapat gabungan tersebut, MPR juga memutuskan mengirimkan surat kepada Presiden untuk meminta penyampaian dua nama calon Wapres. Nama-nama tersebut nantinya menjadi bahan dalam tahapan verifikasi sebelum proses pemilihan dilakukan.
Dengan adanya tim verifikasi, MPR menyiapkan mekanisme pemeriksaan administratif terhadap kandidat yang diajukan. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum sidang paripurna pemilihan Wapres.
Sementara itu, tim ad hoc dibentuk dengan melibatkan perwakilan seluruh fraksi DPR dan kelompok DPD. Tim tersebut diketuai tiga pimpinan MPR dan beranggotakan 36 orang.
