Komdigi Take Down Lebih dari 4 Juta Konten Judol Periode Oktober 2024 hingga November 2026

idxchannel.com
1 jam lalu
Cover Berita

Komdigi memprioritaskan pengawasan terhadap konten judol dan pornografi melalui patroli siber serta tim khusus.

Komdigi Take Down Lebih dari 4 Juta Konten Judol Periode Oktober 2024 hingga November 2026. (Foto: MNC Media)

IDXChannel—Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Mediodecci Lustarini, menegaskan bahwa Komdigi telah menindak lebih dari 4 juta konten judi online (Judol) selama periode 20 Oktober 2024 hingga 10 November 2026. 

"Kalau dari aspek statistik itu total untuk periode 20 Oktober 2024 sampai dengan 10 November 2026 itu, itu perjudian itu kami sudah take down lebih dari 4 juta konten," ujar Mediodecci, kantor Komdigi, pada Jumat (13/11/2026). 

Baca Juga:
Menkomdigi Minta Kapolri Tindak Tegas Kasus Jual Beli Data

Ia menegaskan Komdigi memprioritaskan pengawasan terhadap konten judol dan pornografi melalui patroli siber serta tim khusus. Sementara itu, ia menyebut penanganan konten negatif lainnya lebih banyak bergantung pada laporan atau aduan masyarakat. 

​"Jadi, dari aspek statistik, kami memang memfokuskan pada judi online dan pornografi. Jadi, kita memang punya patroli dan tim khusus untuk itu.

Baca Juga:
Waspada Serangan Siber, Komdigi Terbitkan 3 Surat Imbauan ke Instansi Pemerintah

Dengan demikian, lanjut dia, konten di luar dua kategori tersebut umumnya baru ditindaklanjuti setelah adanya pengaduan. "Untuk yang lain itu dilakukan oleh kebanyakan tim aduan, dan itu memang kalau tidak ada aduan tidak akan diproses," jelasnya. 

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pemerintah memiliki kewenangan untuk memerintahkan pemutusan akses hingga menjatuhkan sanksi administratif berupa denda bagi platform yang tidak patuh.

Baca Juga:
Menkomdigi Tetapkan Aturan Konten Disinformasi Bisa Di-Take Down dalam Empat Jam

Menurutnya, landasan utama pengawasan ini merujuk pada Pasal 40 UU ITE yang memberikan kewajiban pencegahan penyebarluasan serta kewenangan pemutusan akses untuk muatan yang dilarang.

​"Bagaimana cara melakukan kewenangan moderasinya bisa dilihat di Pasal 40. Di Pasal 40 sebenarnya kewenangan moderasi itu diwajibkan, diberikan kewajibannya kepada platform," terangnya. 

Melalui regulasi ini, Komdigi memiliki kewenangan untuk memerintahkan pencegahan dan pemutusan akses konten ilegal, serta mewajibkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) melakukan takedown sesuai service level agreement (SLA) yang ditetapkan.

​"SLA itu ditetapkan 24 jam dalam keadaan normal atau konten yang reguler, dan 4 jam untuk konten yang mendesak," jelas Mediodecci.

(Nadya Kurnia)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
AHY: Demokrat Tak Ajukan Nama Wapres ke Presiden, Hasil Konsultasi dengan SBY
• 6 jam lalukumparan.com
thumb
BYD M6 Dapat Upgrade Baterai, Ngecas 97 Persen Cuma 9 Menit
• 10 jam lalukumparan.com
thumb
Perang Makin Dekat ke NATO? Korvet Rudal Rusia Diserang Tepat di Depan Pintu Finlandia
• 6 jam lalurepublika.co.id
thumb
Rupiah Tembus Kisaran Rp 18.200 per Dolar AS, Airlangga Pastikan Tak Pengaruhi BBM Subsidi
• 13 jam lalukumparan.com
thumb
AHY: Demokrat Tak Ajukan Nama Pengganti Gibran ke Prabowo
• 6 jam laluliputan6.com
Berhasil disimpan.